Infografis
Suara.com - Pemimpin FPI Rizieq Shihab berjanji tak “menggoreng” isu politik berdasarkan sentimen SARA untuk memenangkan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Namun, Rizieq Shihab melalui rekaman suara yang diperdengarkan dalam acara Ijtimak Ulama II di Grand Hotel Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018), menegaskan bakal menggunakan isu-isu politik identitas.
"Saya tegaskan tak akan pernah memainkan politik identitas SARA yang rasis dan fasis serta bertentangan dengan syariat Islam maupun konstitusi. Tapi, akan selalu memainkan politik identitas yang terhormat dan bermartabat,” kata Rizieq Shihab.
Ia menuturkan, politik identitas turut memunyai makna positif, bahkan tokcer kala dipakai untuk melawan bangsa kolonial.
Baca Juga: Rizieq Ingin Antar Prabowo-Sandiaga Dapat Kemenangan yang Berkah
Rizieq Shihab mengklaim, para pejuang kemerdekaan mampu mengusir penjajah asing menggunakan politik identitas.
"Ingat, Indonesia merdeka memakai politik identitas. Ingat, NKRI juga lahir melalui politik identitas, Pancasila pun disusun memakai politik identitas. Wali Songo, sultan di Nusantara, juga Imam Bonjol, Diponegoro, Teuku Umar dan masih banyak lagi para pejuang memakai politik identitas," katanya .
Rizieq menambahkan, dua mantan presiden, yakni Soekarno dan Soeharto juga menggunakan politik identitas saat masih berkuasa.
"Tatkala Bung Karno menandatangani Piagam Jakarta 22 Juli 1945 dan juga mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, itupun politik identitas. Tatkala Pak Harto bersama TNI dan ulama serta umat Islam membasmi PKI, juga merupakan politik identitas," kata dia.
Gerakan politik identitas, lanjut Rizieq juga sudah digunakan para ulama untuk menumbangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kala itu dituduh telah melakukan penodaan agama.
Baca Juga: Ica: Rizky Febian Cium Kaki Ibunya, Tapi Istri Sule Tolak Kembali
Politik identitas itu, sambungnya, dipraktikkan untuk meloloskan lawan politik Ahok di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu.
"Bahkan saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang baru lalu, ulama dan umat Islam juga melakukan politik identitas untuk menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi," bebernya.
Meski demikian, dia menyangkal politik identitas upaya untuk mendiskreditkan salah satu etnis tertentu atau kaum minoritas.
"Politik identitas kami bukan politik rasis, bukan politik fasis. Untuk itu, Ijtimak Ulama akan terus menghidupkan dan menggelorakan politik identitas umat kebangsaan,” tandasnya.
