Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggelar rapat pleno untuk membahas hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan Peraturan KPU (PKPU) Nomer 20 Tahun 2018. KPU ingin mencermati lebih dahulu putusan itu.
Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan PKPU Nomer 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi bakal calon legislatif, banyak mendapatkan perhatian publik. Oleh karena itu, menurutnya KPU perlu berhati-hati dalam mencermati putusan MA tersebut.
Pasalnya, kata Viryan hingga saat ini KPU belum mendapatkan surat resmi dari MA terkait hasil putusan uji materi PKPU. Saat ini, KPU hanya mengetahui dari sumber berita di media massa.
"Kita masih menunggu itu (dokumen putusan MA). Kami sudah meminta kepada jajaran sekjen untuk segera mencari atau mendapatkan dokumen tersebut agar kami bahas di rapat pleno. Insya Allah kalau tidak malam ini besok kami akan rapat untuk membahas hal tersebut," kata Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2018).
Berkenaan dengan itu, Viryan menuturkan belum mengetahui jelas terkait hasil keputusan MA atas uji materi PKPU Nomer 20 Tahun 2018.
Untuk itu menurutnya, KPU perlu berhati-hati sebelum melakukan revisi terhadap PKPU nantinya. Kendati begitu, menurutnya KPU tetap menghargai dan akan menindaklanjuti putusan tersebut.
"Jadi situasi sekarang relatif kompleks maka kami harus hati-hati dan cermat untuk merevisi peraturan kami. Poinnya kami menghargai dan tindaklanjuti putusan MA," pungkasnya.
