Hukuman Ringan, Setnov Minta Eni Terbuka soal Korupsi PLTU Riau-1

Jum'at, 14 September 2018 | 15:58 WIB
Hukuman Ringan, Setnov Minta Eni Terbuka soal Korupsi PLTU Riau-1
Setya Novanto seusai keluar dari Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018). [Suara.com/Welly Hidayat]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku hanya meminta bekas anak buahnya politikus Golkar Eni Maulani Saragih untuk terbuka kepada KPK. Eni adalah tersangka perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Pada 7 September 2018 lalu, mantan Wakil Bendahara Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengaku bahwa mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sempat menemuinya di rumah tahanan KPK di gedung Merah Putih KPK dan menyampaikan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman.

Padahal, Setnov saat ini sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara di lapas Sukamiskin Bandung karena dinyatakan bersalah melakukan korupsi KTP elektronik.

"Ini kan anak buah saya, namanya anak buah kan saya merasakan jadi saya membesarkan hati, kita minta kooperarif dan menjelaskan secara terbuka dan kalau itu kan bisa ringan hukumannya," kata Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Baca Juga: KPK Periksa Mantan Suami Tamara Bleszynski soal Korupsi Proyek

"Saya cuma tanya apakah benar ada dana dari partai, apakah benar ada (dana) masuk ke munaslub (muswayawarah nasional luar biasa)," tambah Setnov.

Eni beberapa kali sempat mengatakan bahwa ada uang Rp 2 miliar mengalir ke munaslub Golkar pada Desember 2017.

"Menurut mbak Eni ada. Apa ada buktinya? Biar bagaimanapun saya prihatin lah sama partai Golkar," ungkap Setnov.

Partai Golkar sendiri sudah mengembalikan uang Rp 700 juta ke KPK pada pekan lalu terkait perkara ini, sedangkan Eni sudah mengembalikan uang Rp 500 juta kepada KPK pada 30 Agustus 2018. KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka penerima suap atau janji serta pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pemberi suap.

KPK dalam perkara ini menduga Idrus Marham mendapat bagian yang sama besar dari Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo bila purchase power agreement proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan Johannes Kotjo dan kawan-kawan.

Baca Juga: Kasus PLTU Riau-1, KPK Periksa Direktur PLN Wiluyo

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp 2,25 miliar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI