Infografis
Suara.com - Kubu pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno mengusulkan bagian debat capres-cawapres dengan menggunakan bahasa inggris. Kubu Jokowi - Maruf Amin meminta mereka tidak berlebihan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Maruf Amin, Arsul Sani mengatakan penggunaan bahasa Indonesia sudah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara.
"Dalam Pasal 32 UU ini secara tegas dinyatakan dalam forum resmi bersifat nasional itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Forum debat capres itu resmi bukan? Itu forum resmi," ujar Arsul di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Ia pun menilai penyelenggara Pemilu yakni KPU akan mengacu pada undang-undang perihal bahasa Indonesia dalam debat capres-cawapres.
Baca Juga: Heboh Iklan di Bioskop, Jokowi : Itu Amanat Undang-Undang
"Saya kira itu forum resmi. Jadi menjadi akan sulit kalau yang dimaksud dengan forum debat itu adalah forum debat yang diatur atau yang diselenggarakan KPU," kata dia.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan itu menyebut penggunaan debat dalam bahasa Inggris terlalu genit.
Sebab berdasarkan sejarah kepala negara, kewibawaan negara tidak ditentukan oleh penggunaan bahasa. Ia pun mencontohkan Presiden RI Kedua Soeharto yang menggunakan bahasa Indonesia baik berpidato ataupun menerima tamu kenegaraan.
"Ini agak genit juga karena kita tau juga lah sejarah kita sendiri. Soal kewibawaan negara, kepala negara, itu kan tidak ditentukan dari bahasanya. Pak Harto puluhan tahun, 30 tahun, menerima tamu ya dengan bahasa Indonesia dan terjemahannya, kemudian berbicara dalam forum internasional dengan bahasa Indonesia kan tidak berkurang," kata dia.
"Kita lihat Xi Jinping, Sinzo Abe, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di Cina dan Jepang nggak pernah itu meski saya yakin beliau ngerti sebagaimana Pak Jokowi juga bisa berbahasa Inggris. Jadi jangan genit," sambungnya.
Baca Juga: Di Kongres GMKI, Jokowi Kembali Cerita Soal Stuntman
Arsul pun menyindir kemampuan bahasa Ketua DPP PAN Yandri Susanto yang mengusulkan bagian debat yang diisi dengan bahasa Inggris.
"Yang usul debat bahasa Inggris itu memang paham bahasa inggris? Saya kan tahu juga siapa anggota DPR yang bisa bahasa Inggris, pernah kunker (kunjungan kerja) bersama-sama ke luar negeri, bahasa Inggrisnya keluar atau tidak, saya tahu juga," ucap Arsul.
Lebih lanjut, Arsul menuturkan jika penggunaan bahasa Inggris diterapkan dalam debat Pilpres, dikhawatirkan petinggi partai yang tidak paham.
"Jangan-jangan ada debat bahasa Inggris nanti yang nggak ngerti malah tokoh petinggi partai atau anggota DPR. Kan malah bikin malu jadi nggak usah genit-genit. Nanti kalau genit ada juga yang genit, misalnya usul ada lomba tes baca Quran, salat, kan berhak juga usul gitu. Jadi ya yang begitu-begitu standar," kata Arsul.
Arsul menambahkan, pihaknya lebih ingin mendengarkan ide gagasan pihak Prabowo-Sandiaga perihal alternatif pembangunan tanpa hutang dalam debat nanti.
"Debat saya kira seperti yang selama ini sudah berkembang di Prabowo - Sandiaga yaitu tentang debat ide gagasan. Kami juga ingin mendengar misalnya, kalau mau menyoroti soal utang yang bagi kami untuk pembangunan. Kita mau dengar alternatif pembangunan tanpa utang. Kita mau juga ingin dengar supaya mencerahkan," tandasnya.
Untuk diketahui, mitra koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga mengusulkan KPU untuk mengubah format debat yang sebelumnya sudah sering digelar. Menurut mereka, debat yang selama ini dijalani tidak memberi keleluasaan bagi para kandidat untuk memaparkan seluruh gagasannya
Selain itu, kubu Prabowo juga memiliki rencana untuk mengusulkan adanya bagian debat dengan menggunakan Bahasa Inggris.
"Karena presiden bergaul di dunia internasional, supaya tidak ada mis komunikasi dan salah tafsir dari lawan bicara, ya memang penting juga calon presiden matang dalam menguasai bahasa luar, dari bahasa Indonesia itu," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
