Pesan KPK Bagi 40 Anggota DPRD Malang Hasil PAW

Bangun Santoso Suara.Com
Kamis, 13 September 2018 | 08:17 WIB
Pesan KPK Bagi 40 Anggota DPRD Malang Hasil PAW
Proses pelantikan 40 anggota DPRD Malang hasil PAW, Senin (10/9/2018). (Foto: Tria Adha/TIMES Indonesia)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar 40 anggota DPRD Kota Malang hasil percepatan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Malang yang telah dilantik tidak terlibat kasus korupsi.

"Kami dapatkan informasi ada 40 anggota DPRD Malang yang sudah dilantik sebagai PAW dari 41 orang yang kami proses di penyidikan. Kami tentu mengingatkan agar pejabat yang baru dilantik belajar dari kekeliruan atau kasus-kasus yang saat ini ditangani KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Pihaknya pun mengingatkan jangan sampai ada permintaan atau penerimaan uang terkait pelaksanaan tugas dalam pengawasan anggaran ataupun proses pembentukan perundang-undangan.

"Apalagi jelang akhir tahun 2018 ini tentu akan proses pembahasan. Kami harap mereka lakukan tugas dengan benar dan juga laporkan kekayaannya bagi yang belum pernah laporkan kekayaannya di tahun ini karena itu jadi kewajiban yang diatur KPK," ujar Febri seperti dilansir Antara.

Baca Juga: 2 TKI Diduga Diculik Kelompok Abu Sayyaf di Perairan Malaysia

Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Malang hasil percepatan Pergantian Antarwaktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang telah dilantik dan diambil sumpahnya pada Senin (10/9).

Pelantikan tersebut disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Plt Wali Kota Malang Sutiaji.

Pelantikan 40 orang itu dilakukan oleh Pimpinan DPRD Kota Malang Abdurrochman dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

KPK telah menahan sebanyak 41 orang tersangka dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, namun hanya 40 orang yang dilantik pada Senin (10/9), hal itu disebabkan pengunduran diri salah satu tersangka yakni Ya'qud Ananda Gudban, yang digantikan Nirma Cris Desinidya.

Sebelumnya, 22 anggota DPRD Kota Malang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin (3/9) terkait kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Baca Juga: Jepang Open 2018 : Jadwal Wakil Indonesia di Babak Kedua Hari Ini

Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI