Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief membenarkan Partai Demokrat bermain 'dua kaki' pada Pemilu 2019. Bahkan kata dia, hal itu merupakan perintah langsung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Andi menjelaskan, yang dimaksud dengan dua kaki ialah Partai Demokrat bergabung dengan partai koalisi pengusung pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk Pemilihan Presiden 2019.
Namun, untuk pemilihan legislatif Partai Demokrat memberikan dispensasi khusus bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang menyatakan diri mendukung kubu Jokowi. Salah satunya adalah Gubernur Papua Lukas Enembe yang sejatinya adalah kader Demokrat.
"Perintah Ketua Umum SBY itu jelas memang dua kaki. Satu kaki di pileg, satu kaki di Pilpres," kata Andi Arief dalam akun Twitternya @AndiArief, Selasa (11/9/2018).
Baca Juga: Kronologi Bentrok 2 Kelompok Ormas di Kebayoran Lama
Menurutnya, perintah SBY untuk bermain 'dua kaki' merupakan sebuah langkah partai dalam menghadapi Pemilu 2019 yang dilangsungkan secara serentak. Dirinya malah heran kepada partai yang tetap ngotot bermain satu kaki.
"Justru yang main satu kaki itu yang aneh dalam pemilu berbarengan. Ujung tombak pileg adalah caleg, ujung tombak pilpres adalah pengurus pusat," ujarnya.
Arief menambahkan, bermain 'dua kaki' sudah menjadi sebuah konsenkuensi dari penyelenggaraan pemilu serentak. Selain itu, dirinya menilai banyak partai lain yang belum paham dengan hal itu.
"Itulah mengapa peristiwa politik baru April 2019 Pileg dan Pilpres berbarengan belum masuk menjadi imajinasi politik --bahkan oleh partai-partai sendiri-- bahwa ada konsekuensi," pungkasnya.
Untuk diketahui, Partai Demokrat memutuskan untuk mengusung Prabowo-Sandiaga dalam 2019. Namun, akhir-akhir ini beberapa DPD Partai Demokrat justru banyak yang menyatakan diri mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Hasil Pertandingan UEFA Nations League 11 September 2018
Kader-kader elite Demokrat yang sudah menyeberang ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin seperti Gubernur Papua Lukas Enembe, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan yang terbaru dikabarkan ialah Gubernur Banten Wahidin Halim.
Bukannya memberikan sanksi kepada kader-kader tersebut, Partai Demokrat malah menyatakan akan memberikan dispensasi khusus dengan alasan tidak ingin kehilangan suara di daerah untuk Pileg 2019.
