Suara.com - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meminta Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso untuk tidak mengembar-gemborkan sosok tokoh yang akan beralih mendukung dirinya dan calon presiden Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2019.
Ia menginginkan siapapun yang akan mendukung dirinya dan Prabowo harus alami.
"Ya tapi saya bilang sama mas Priyo, nggak usah digembar-gemborkan nanti memecah belah terus nanti tarik menarik. Biarkan secara natural saja , yang daya ke kita yang ingin tapi kita tidak mau dalam posisi tarik menarik," ujar Sandiaga di Glodok, Jakarta Barat, Selasa (11/9/2018).
Hal ini dikatakan Sandiaga menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso yang mengatakan bahwa akan ada juga tokoh politisi dari partai politik koalisi Jokowi - Maruf Amin yang bakal menyatakan dukungan kepada Prabowo - Sandiaga. Bahkan tokoh tersebut dinilai cukup ternama.
Baca Juga: Batal Pakai Uang Sandiaga, Nasib Pemenang OK OCE Belum Jelas
Tak hanya itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengakui Priyo menyampaikan ada beberapa kalangan dari koalisi Jokowi - Maruf Amin yang bakal menyatakan dukungan kepada Prabowo -Sandiaga.
Sandiaga berharap siapapun kalangan tokoh yang akan mendukung dirinya nanti harus natural. Sebab pihaknya tak ingin dianggap memecah belah dengan mengajak kubu Jokowi - Maruf Amin beralih mendukungnya.
"Mas Priyo menyampaikan ada beberapa kalangan ada yang ingin mengendorse biarkan itu alami, jangan nanti kesannya kita memecah belah melakukan operasi untuk menarik mereka bergabung dengan kita," kata dia.
Lebih lanjut, ia berharap kontestasi Pilpres 2019 berlangsung dengan damai.
"Jadi kita ingin semua pilpres, masyarakat damai rukun. Masyarakat juga sudah dewasa ko," kata dia.
Baca Juga: Sandiaga Uno Ngopi dan Pangkas Rambut di Lokasi Seperti Jokowi
Sebelumnya, Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso angkat bicara terkait adanya kader partai Demokrat yang menyatakan dukungan terhadap Jokowi - Maruf Amin. Hal itu dinilai wajar dan lumrah terjadi di tengah kontestasi politik.