Suara.com - Politisi Senior Demokrat, Andi Arief menuduh PAN dan PKS mempunyai rekam jejak berpolitik dua kubu yang berlawanan atu politik dua kaki. Demokrat mengklaim bersih dari riwayat itu.
Hal itu dinyatakan Andi Arief menyusul tudingan Demokrat akan menjalankan politik dua kaki dengan membolehkan politisinya di Papua mendukung Jokowi - Maruf Amin. Demokrat merupakan partai koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang.
“Dalam koalisi Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS, yang memiliki catatan politik dua kaki adalah PAN dan PKS. PAN mengusung Prabowo Pilpres namun ikut menteri Jokowi. PKS ikut dalam kabinet SBY namun di Parlemen melawan. Demokrat tidak ada catatan, jangan khawatir,” kata Andi dalam kicauannya di Twitter, Senin (10/9/2018).
Dalam Pilpres 2019, Prabowo - Sandiaga didukung Gerindra, Prabowo - Sandiaga didukung PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat. Andi mengatakan dalam koalisi itu Demokrat akan meyakinkan Gerindra, PAN dan PKS bahwa daerah pertempuran utama itu Jabar, Jateng, Jatim, Sumut dan Sulsel. Di sinilah jumlah pemilih besar.
Baca Juga: Kasus Aset, Roy Suryo Kirim Surat Minta Waktu Bertemu Menpora
“Namun kekuatan 4 partai ini jomplang terutama PAN dan PKS. Di Sumatera 4 partai ini tidak jomplang,” kata dia.
Menurut Andi, di tataran Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di Papua, Demokrat kuat. Inilah yang menjadikan Demokrat mempertahankan sikap mendukung Jokowi di Papua.
“Namanya juga momentum Pileg dan momentum Pilpres. Kebetulan keduanya dilakukan berbarengan. Kedua-duanya sama pentingnya, tidak ada yang lebih utama. Kalau Demokrat berstrategi menang pileg sekaligus menangkan Prabowo, itu kedaulatan partai kami,” kata Andi.
“Main dua kaki: pilpres dukung Prabowo tapi ikut jadi menteri Jokowi. Mungkin Pak Daulay dari PAN lebih pas bicara itu, artinya membicarakan diri sendiri ketimbang menganggap strategi Demokrat adalah dua kaki. Perlu dicatat, Demokrat butuh pertahankan kememangan pileg di Papua,” lanjutnya.
Baca Juga: Update Bencana Gempa Lombok, Fahri Undang Sejumlah Menteri Jokowi