Usut Kasus PLTU Riau-1, KPK Periksa 3 Direktur Perusahaan

Senin, 10 September 2018 | 11:56 WIB
Usut Kasus PLTU Riau-1, KPK Periksa 3 Direktur Perusahaan
Ilustrasi gedung KPK. (suara.com/Bowo Raharjo)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar agenda pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. Pihak yang diperiksa kali ini adalah Direktur Perencanaan Korporat PT. PLN Syofvi Felienty Roekman dan Direktur PT. Global Energi Manajemen, Mah Riana.

Kedua direktur itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes B. Kotjo dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

"Diperiksa sebagai saksi keduanya untuk tersangka Johannes, dalam kasus PLTU Riau-1," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (10/9/2018).

Kemudian, untuk tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham juga kembali ditelisik keterlibatannya dalam proyek suap PLTU Riau-1 dengan memeriksa Direktur PT. Isargas Iswan Ibrahim dan pegawai PT. Asmin Koalindo Tuhup, Nine Afwani.

Baca Juga: 5 Tips Mudah Ciptakan Dapur Minimalis di Rumah

"Untuk saksi ini juga diperiksa untuk tersangka IM (Idrus Marham)," ujar Febri.

Dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1, KPK telah menetapkan dan menahan tiga tersangka yakni Idrus Marham, Johannes B. Kotjo, dan Mantan Wakil Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

Seperti diketahui, Idrus diduga telah dijanjikan uang USD 1,5 juta oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Kemudian, Idrus juga diduga ikut mendorong percepatan proses penandatanganan proyek PLTU Riau 1 tersebut.

Sedangkan Eni diduga menerima uang sebesar Rp 6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap, dengan rincian Rp 4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp 2,25 miliar pada Maret-Juni 2018. Uang itu terkait dengan proyek PLTU Riau-1.

Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga: Jelang Pilpres 2019, Jawa Timur Ganti Kapolda Orang Intelijen'

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI