Infografis
Meski belum terkonfirmasi secara pasti, nyatanya hingga kini tak ada sanksi yang diberikan kepada kader Partai Demokrat yang berseberangan dengan keputusan partai. Bahkan Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen memastikan tidak ada sanksi bagi kader Partai Demokrat yang sudah jelas-jelas memberikan dukungannya kepada Jokowi.
"Tidak ada sanksi (untuk kader yang dukung Jokowi). Saya sudah jelaskan barusan, ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus," ujar Ferdinand Hutahaean di kediaman SBY Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
Ia menjelaskan, ada sejumlah kader Partai Demokrat di daerah menginginkan berkoalisi dengan partai-partai pendukung Jokowi – Maruf Amin.
Selain DPD Partai Demokrat Papua, DPD Demokrat di Sulawesi Utara juga akan mendapatkan dispensasi khusus karena mendukung Jokowi.
Baca Juga: Bukit Pasir dengan Warna-warni, Fenomena Geologi Langka di Dunia
Partai Demokrat, kata Ferdinand, tidak ingin kadernya di daerah kehilangan suara pemilih saat Pemilu 2019 karena harus mengikuti keputusan partai soal pilpres.
"Seperti di Papua, 92 persen (kader) menginginkan koalisi dengan Jokowi, kami hormati itu. Kami tak mau juga kader kami di sana yang menjadi caleg tak terpilih. Karena garis politiknya harus utuh, jadi ada dispensasi," kata dia.
Tetapi, Ferdinand tidak menjelaskan lebih jauh dispensasi yang dimaksud. Ia ingin keputusan partai nantinya tidak berdampak pada dukungan ke pasangan Prabowo – Sandiaga Uno.
"Nanti akan kami pikirkan formulanya tanpa meninggalkan dukungan ke Prabowo sebagai capres," kata dia.
Baca Juga: Egy Maulana Vikri Jadi Starter Saat Lechia Gdansk Hadapi Karpaty
