Nasdem Tolak Anggaran Sosialisasi Pemilu Rp 11 Miliar di Jakarta

Jum'at, 07 September 2018 | 14:33 WIB
Nasdem Tolak Anggaran Sosialisasi Pemilu Rp 11 Miliar di Jakarta
Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018). (Suara.com/Chyntia Sami Bhayangkara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menentang usulan anggaran sosialisasi pemilihan presiden (pilpres) sebesar Rp 11 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut Bestari, kegiatan itu adalah kegiatan ecek-ecek.

Usulan anggaran itu naik drastis dari Rp 3,8 miliar pada anggaran tahun sebelumnya, melonjak jadi Rp 11 miliar. Anggaran itu rencananya digunakan untuk sosialisasi pilpres kepada 18 ribu warga dari total sekitar 10 juta penduduk DKI Jakarta.

Tingginya anggaran sosialisasi itu jadi pertanyaan bagi Bestari. Ia mempertanyakan apa parameter dasar yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan sosialisasi tersebut. Sebab, dalam usulan anggaran, hanya ada 18 ribu penduduk saja yang dilibatkan dalam sosialisasi.

"Kegiatan ecek-ecek, total seluruhnya 18 ribu orang. Penduduk Jakarta berapa? Sekarang ukuran apa yang dipakai sehingga dikatakan 18 ribu orang tersosialisasi tentang pilpres?," Kata Bestari dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).

Baca Juga: Deklarasi #2019PrabowoPresiden, Ahmad Dhani Jadi Incaran

Menurut Bestari, alasan yang diungkapkan Pemprov DKI dalam hal ini Kesbangpol tidak masuk akal. Pasalnya, tidak melibatkan seluruh masyarakat.

Bestari pun meminta, indikator yang digunakan adalah memberikan pemaparan sosialisasi kepada ketua RT di seluruh Jakarta yang jumlahnya sekitar 33 ribu. Sehingga, para ketua RT nantinya bisa menyampaikan proses sosialisasi kepada masyarakat luas agar sosialisasi lebih efektif dan menyeluruh.

Namun demikian, sejumlah ketua komisi di DPRD DKI Jakarta menyetujui pengajuan anggaran sosialisasi pemilu tersebut. Sehingga Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi selaku pimpinan rapat langsung mengetok palu tanda persetujuan dari DPRD.

Sikap Pras (sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi) pun membuat Bestari kesal. Ia merasa ketua pimpinan sidang tidak menyerap aspirasi para anggota DPRD dengan adil.

"Ini sudah selesai pembahasannya? Langsung ketuk-ketuk saja pimpinan enggak usah tanya pendapat," ucap Bestari dengan nada kesal.

Baca Juga: Daniel Mananta Dapat Surat Berisi Pesan Khusus dari Ahok

Kegiatan sosialisasi Pilpres ditujukan untuk 18 ribu orang yang dibagi dalam 180 angkatan. Setiap angkatan terdiri dari 100 orang. Kegiatan akan dilaksanakan di satu tempat secara berkala.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI