Suara.com - Polemik surat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meminta Roy Suryo, mantan menpora, untuk mengembalikan Barang Milik Negara (BMN) berlanjut.
Merasa di fitnah, Roy Suryo yang menjabat sebagai menpora pada periode 2013-2014 dikabarkan berniat untuk menuntut Kemenpora dan telah menunjuk pengacara Tigor Simatupang untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Namun, pihak Kemenpora tak gentar. Sekertaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S. Dewabroto menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas berdasarkan tuntutan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Itu haknya beliau (untuk menuntut). Tapi tak mungkin kami menuntut sesuatu kalau tanpa data. Karena yang menuntut itu kan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Memangnya kita mau meragukan kredibilitas BPK?," kata Gatot S. Dewa Broto saat dihubungi wartawan, Rabu (5/9/2018) malam.
Baca Juga: 10 Pelajar Tersangka Tawuran Maut, Begini Cara Mereka Habisi AH
"Dari dulu pak Roy sering berkilah macam-macam. Saat pak Imam Nahrawi baru menjadi menteri pada awal 2014, pak Roy (Suryo) bilang tak ada barang yang dibawa. Tapi faktanya pak Roy pada akhirnya mengembalikan sebagian barang senilai Rp500 juta pada 2016 silam," imbuhnya.
Lebih lanjut, Gatot menegaskan bahwa masalah yang mencuat ke permukaan sejak beberapa hari lalu ini tak berkaitan dengan politik. Pihak Kemenpora, katanya, hanya ingin permasalahan ini secepatnya selesai.
"Kalau kami inginnya masalah itu selesai, karena terus terang ini membebani opini kami di mata BPK. Membebani Kemenpora dalam penilaian BPK, dalam hal ini terkait pemeriksaan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, lewat surat bernomor 5.2.3/SET.BIII/V/2018, Kemenpora meminta Roy Suryo untuk mengembalikan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 3.226 unit.
Hal itu dilakukan demi mematuhi amanat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk inventarisasi agar akuntabilitas pengelolaan BMN Kemenpora dapat dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang.
Baca Juga: Cerita Driver Ojol Jadi Hakim Garis Jojo di Final Asian Games