Infografis
Suara.com - Sekretaris jenderal partai politik (parpol) koalisi pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional Pemilu 2019, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Sekjen Gerinda Ahmad Muzani menuturkan, dalam pertemuan dengan empat sekjen parpol koalisi Prabowo - Sandiaga yakni PKS, PAN, Demokrat dan Gerindra, mereka sepakat agar penetapan DPT ditunda.
Selain itu, pihaknya meminta KPU menyerahkan rekapitulasi data DPT yang belum ditetapkan tersebut untuk dilakukan penyisiran terkait adanya dugaan pemilih ganda.
Baca Juga: Baru Dilantik, Gubernur NTT Bolehkan Aksi #2019GantiPresiden
Bahkan Muzani menawarkan diri ke KPU dan parpol perserta Pemilu 2019 untuk bersama-sama melakukan validasi.
"Kalau perlu kita turun bersama-sama dan bentuk tim bersama untuk lakukan klarifikasi adanya dugaan daftar pemilih ganda ini," kata Muzani.
Untuk diketahui, sekjen parpol koalisi Prabowo - Sandiaga mengklaim telah menemukan sekitar 25 juta pemilih ganda dari sekitar 137 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diterima pada 12 Juli 2018.
Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengakui telah menemukan sebanyak 131.363 pemilih ganda dari 76 Kabupaten/Kota dan meminta KPU untuk menunda penetapan DPT.
"Kami merasa dapat keyakinan akan adanya daftar pemilih ganda ini makin benar, karena Bawaslu juga ikut meminta untuk menunda," ujar Muzani.
Baca Juga: Gubernur Sulsel: Beri Jokowi 5 Tahun Lagi Agar Sempurna
