Infografis
Suara.com - Aparat Subdit Harta Benda (Harda) Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan atas sebidang tanah seluas 2,9 hektar yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, delapan tersangka yang ditangkap atas kasus penipuan ini sempat menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tanah yang berada di kantor Samsat Jakarta Timur, Jalan D.I Panjaitan, Cipinang pada Tahun 2014.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary menyampaikan, para tersangka menggunakan dokumen palsu untuk bisa menuntut Pemprov membayar ganti rugi sebesar Rp 340 miliar terhadap tanah yang telah dibangun sebagai kantor Samsat Jakarta Timur.
"Kasus ini kami kembangkan karena pihak pemprov merasa dirugikan . Saat mengajukan gugatan tahun 2014 tersebut, para tersangka ini mengajukan tuntutan ganti rugi Rp 340 miliar. ," kata Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (5/8/2018).
Menurutnya, dari gugatan perdata yang dilayangkan ke PN Jakarta Timur, para tersangka mengaku-ngaku sebagai ahli waris atas tanah yang disengketakan. Adapun para tersangka yang ditangkap terkait kasus mafia tanah bermodus menggunakan dokumen palsu ini adalah S, M, DS, I R, YM, ID, INS, dan I.
Baca Juga: Kasus Tanah di Pulau Pari, Sandiaga Penuhi Panggilan Ombudsman
"Jadi ini upaya mereka dengan membuat sertifikat palsu, akta jual belu palsu seolah-olah mereka terjadi transaksi dengan pemilik lama. Dijadikan dasar gugatan, mengubggat Pemprov DKI Jakarta 340 miliar," kata Ade.
Ade juga membeberkan peran para tersangka yang terlibat dalam kasus mafia itu. S merupakan inisator yang merekayasa surat-surat palsu saat menggugat Pemprov atas lahan seluas 2,9 hektar. Awalnya, kata Ade, S mendatangi keluarga yang dianggap sebagai ahli waris atas tanah yang hendak digugat.
S, kata dia membujuk para ketujuh orang ini setelah mengklaim sebagai teman dari orangtua para tersangka. "Awalnya tersangka S ini mendatangi para ahli waris, tujuh ahli waris ini. Tersangka S mengaku kenal baik dengan bapak dari para tujuh ahlo waris ini yaitu saudara Ukar. Dia menyampaikan kepada ahli waris apakah kalian ingin, ini tanah orang tua kalian mau kita ambil lagi," katanya.
Alih-alih membantu mengembalikan tanah waris kepada ketujuh tersangka, kata Ade, S bersedia untuk memalsukan dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menggugat Pemprov DKI. Bahkan, lanjut Ade, S mengiming-imingkan pembagian 25 persen kepada para tersangka lainnya apabila namanya mau dicantumkan sebagai ahli waris atas tanah tersebut.
"Nah tolong dibantu diproses lah dokumen-dokimen palsu itu sehingga terbit sertifikat palsu, dengan janji dari tersangka S. Akan dibagi 25 persen. Ini kan aneh. Kalau memang tanah ini tanah orangtuanya, tentunya tidak mau menerima 25 persen, tapi diiming-imingi oleh tersangka S bahwa ya saya bantu kalau berhasil nanti kamu akan saya kasih 25 persrn untuk para ahli waris," bebernya.
Baca Juga: Kasus Tanah, Rekan Bisnis Sandiaga Uno Segera Disidang
Pakai Dokumen Palsu, Kalahkan Pemprov di Pengadilan
