Infografis
Suara.com - Partai Gerindra menyayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjalankan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Rabu (5/9/2018). Padahal, partai koalisi pendukung bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sempat menolak penetapan itu dengan alasan menemukan 25 juta data pemilih ganda.
Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade kecewa dengan sikap KPU yang seolah tak mau mendengar aspirasi masyarakat terutama dari partai politik. Andre menilai KPU malah memelihara masalah yang ada dalam DPT dari tahun ke tahun.
"DPT ada yang ganda, orang yang meninggal tetap ada datanya, memang ada apa? Kenapa DPT bermasalah itu selalu ada? Kenapa ini nggak jadi pelajaran dari tahun ke tahun? Apa memang sengaja dipelihara?," kata Andre kepada Suara.com, Rabu (5/9/2018).
Andre berharap KPU mau mendengarkan aspirasi partai politik yang meminta adanya penyisiran ulang terkait temuan pemilih ganda dari hasil penyisiran partai koalisi Prabowo-Sandiaga. Dirinya mengkhawatirkan, apabila KPU tak mengindahkan permintaan partai, akan ada masalah seperti gugatan DPT ke depannya.
Baca Juga: Membelot Dukung Jokowi, Gubernur Papua Tak Takut Disanksi SBY
Oleh karena itu, perwakilan dari partai koalisi Prabowo-Sandiaga telah dijadwalkan hadir dalam rapat pleno KPU itu untuk menyampaikan pendapatnya.
"Nanti pimpinan kami, sekjen-sekjen dan tim akan berkunjung ke KPU untuk menyampaikan keberatan kita dan juga kita minta akan ada verifikasi data," pungkasnya.
KPU memutuskan tetap menggelar rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional untuk Pemilu 2019. Sementara Partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menolaknya. Alasannya, keempat partai itu menemukan banyak nama pemilih ganda masuk dalam Daftar Pemilihan Sementara (DPS).
