Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan dapat menjerat Partai Golongan Karya sebagai tersangka korupsi koorporasi. Sebab Golkar diduga turut menerima aliran dana Kasus PLTU Riau-1.
Hal itu, kini didalami oleh penyidik KPK, setelah mendapatkan keterangan dari mantan Wakil Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih yang menyebut Munaslub Golkar Desember 2017, mendapatkan aliran dana sebesar Rp 2 miliar.
Dimana Eni Saragih ketika itu, sebagai Bendahara Munaslub Golkar 2017. Eni mendapatkan uang dari tersangka lain, yakni Johannes B. Kotjo.
"Kalau itu bisa kita buktikan itu bisa (Golkar Tersangka Koorporasi), tapi sampai sekarang belum," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, di Gedung KPK, Kuningan, Senin (3/9/2018).
Baca Juga: Tahan Idrus Marham, KPK Bidik Aliran Dana Suap ke Partai Golkar
Basaria menambahkan penyidik KPK kini terus mendalami keterangan dari Eni Saragih dalam kasus PLTU Riau-1, yang menyebut Munaslub Golkar mendapatkan uang Rp2 miliar.
"Sampe sekarang belum ada pembuktian itu dipakai atau tidak. Itu masih dalam pengembangan," ujar Basaria
Untuk diketahui partai Golkar adalah sebuah organisasi berbadan hukum, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
Eni diduga menerima uang sebesar Rp 6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap, dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp 2,25 miliar pada Maret-Juni 2018. Uang itu terkait dengan proyek PLTU Riau-1.
Sementara, Idrus Marham juga diduga telah dijanjikan uang 1,5 juta dolar AS oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Kemudian, Idrus juga diduga ikut mendorong percepatan proses penandatanganan proyek PLTU Riau 1 tersebut.
Baca Juga: Disebut Dapat Uang Suap PLTU Riau, Golkar Tantang Eni Saragih
Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
