Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, sebagai tersangka kasus Pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Mereka diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P di Pemkot Malang.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menagatakan 22 anggota DPRD Kota Malang itu diduga mendapatkan hadiah uang dari mantan Wali Kota Malang, Mochammad Anton, periode 2013- 2018. Adapun nominal uang yang diterima bervariasi, yakni dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah per orang.
"Berdasarkan fakta- fakta penyidik, 22 anggota DPRD Kota Malang diduga menerima masing-masing sekitar Rp 12,5 juta sampai Rp 50 juta dari Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018. Uang itu diberikan terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Kota Malang," ucap Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).
Berikut 22 nama DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni :
1. Arief Hermanto
2. Teguh Mulyono
3. Mulyanto
4. Choeroel Anwar
5. Suparno
6. Imam Ghozali
7. Mohammad Fadli
8. Asia Iriani
9. Indra Tjahyono
10. Een Ambasari
11. Bambang Triyoso
12. Diana Yanti
13. Sugiarto
14. Afdhal Fauza
15. Syamsul Fajhrih
16. Hadi Susanto
17. Erni Farida
18. Sony Yudiarto
19. Harum Prasojo
20. Teguh Puji Wahyono
21. Choirul Amri
22. Ribut Harianto
Penetapan status tersngka ini bagian dari pengembangan penyidikan KPK.
"Kasus ini menunjukan bagaimana korupsi dilakukan secara masal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan anggaran," kata Basaria.
Atas perbuatannya, ke-22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 itu disangkakan melanggar pasal 12 hurf a atau pasal 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tagun 1999 tentang oemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan pasal 12 B UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
Untuk diketahui KPK terus mendalami kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 yang dikenal dengan uang "pokir" senilai Rp 700 juta, korupsi "uang sampah" senilai Rp 300 juta, dan fee satu persen dalam APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 senilai Rp 5,8 miliar.
