Hasil Survei: Gerakan #2019GantiPresiden Untungkan Prabowo

Senin, 03 September 2018 | 15:30 WIB
Hasil Survei: Gerakan #2019GantiPresiden Untungkan Prabowo
Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono. (Suara.com/Nikolaus Tolen)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Meski banyak menerima adangan atau penolakan, Gerakan #2019GantiPresiden disebut semakin populer. Lembaga survei Y-Publica menyebut, kepopuleran gerakan #2019GantiPresiden bahkan mencapai angka 70 persen.

"Angka ini lebih tinggi dibanding temuan survei sebelumnya pada bulan Mei 2018, yakni masih 50,3 persen," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono saat memaparkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 13-23 Agustus 2018 di Bakoel Koffe, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018).

Menurut dia, meski makin populer di kalangan masyarakat, gerakan yang awalnya dimulai dari akar rumput ini mendapat respon berbeda-beda. Banyak yang mendukungnya, tetapi tak sedikit yang mengkritisinya.

"Sebanyak 28 persen yang menganggap sebagai gerakan bermuatan politik, 25 persen menilainya sebagai kampanye politik sebelum Pemilu. Bahkan ada 13,6 persen yang menilai gerakan itu mengarah makar," papar Rudi.

Baca Juga: Diloloskan Bawaslu Jadi Bacaleg, Politikus Gerindra Ini Bersyukur

Kemudian hanya ada 8,4 persen yang menilai gerakan yang digagas oleh politisi PKS Mardani Ali Sera tersebut sebagai gerakan protes atau bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah. Bahkan kata Rudi, publik pun sudah menilai ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diuntungkan dengan gerakan tersebut.

"Sebanyak 32,1 persen menganggap gerakan itu menguntungkan kubu oposisi atah lawan politik Jokowi. Malah ada 24,9 persen yang menuding langsung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai pihak yang diuntungkan," sebut Rudi.

Kemudian ada 20,6 persen responden yang menilai gerakan yang dilakukan oleh partai pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno tersebut sangat menguntungkan kelompok anti Negara Keasatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia juga menilai bahwa gerakan tersebut menguntungkan para pendukung khilafah, di mana jumlahnya mencapai 12,8 persen.

"Mayoritas (75,6) persen menganggap gerakan itu bukan lagi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat," kata dia.

Karena itu, meski semakin populer, gerakan tersebut juga makin ditolak oleh masyarakat. Sekitar 68,6 persen responden menolak gerakan tersebut.

Baca Juga: Lagi Syantik Jadi EDM, Siti Badriah Bikin Penggemar Kecewa?

"Meskipun, makin populer, tetapi sikap publik tidak setuju dengan gerakan itu justru naik, dari 67,3 persen pada survei sebelumnya menjadi 68,6 persen," tandas Roy.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI