Infografis
Suara.com - Partai Demokrat akan meminta klarifikasi ke Deddy Mizwar yang menjadi salah satu Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden Maruf Amin. Deddy adalah kader Demokrat.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengaku partainya sudah mendengar kabar Deddy yang menjadi Ketua Majelis Pertimbangan DPD Partai Demokrat Jawa Barat Deddy jadi jurkam Jokowi - Maruf Amin.
Hinca mengatakan partainya melalui Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Irfan Surya Negara akan melakukan pertemuan dengan Deddy Mizwar untuk meminta penjelasan perihal penunjukkan Deddy sebagai juru bicara Jokowi - Maruf Amin. Pertemuan tersebut kata Hinca akan digelar pada Kamis (29/8/2018) di Bandung.
"Kita tunggu hari Kamis karena dia memang pengurus di DPD Jawa Barat," ujar Hinca di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Baca Juga: Sandiaga Uno Bersyukur Deddy Mizwar Jadi Jubir Jokowi - Ma'ruf
Deddy diketahui merupakan kader Partai Demokrat. Adapun Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden 2019.
Hinca mengaku belum mengetahui apakah partainya akan mengevaluasi Deddy perihal penunjukkan sebagai juru bicara Jokowi - Maruf Amin.
Namun kata Hinca Partai Demokrat masih menunggu penjelasan Deddy mengenai kabar penunjukan sebagai juru bicara Jokowi - Maruf Amin.
"Kita tunggu saja, kita tunggu saja. Karena itu kan pilihan politik ya dan tentu partai harus mendengarkan, ini kan baru dengar dari pemberitaan lah supaya betul-betul benar, lengkap, utuh. Kita ingin mendegarkan secara utuh juga dari pak Deddy Mizwar sendiri," kata dia.
Ketika ditanya apakah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengetahui penunjukkan Deddy, Hinca mengaku belum menemui SBY.
Baca Juga: Deddy Mizwar Ternyata Sudah Sejak Lama Diajak Jadi Jubir Jokowi
"Saya belum ketemu beliau (SBY). Nanti kita tunggu aja laporan dari DPD. kalau dia di DPP kan berarti nanti urusannya saya, tapi karena ini urusannya DPD, kita serahkan ke DPD Jawa Barat," kata dia.
