Infografis
Suara.com - Gerakan Pemuda Ansor Surabaya menduga deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya ditunggangi kelompok-kelompok pro khilafah. Salah satu kelompok yang pro khilafah adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Jadi, seharusnya pihak-pihak politikus jangan mau melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak Khilafah, seperti HTI yang antidemokrasi dan tidak setuju dengan gelaran Pemilihan Umum Presiden 2019 itu sendiri," kata Bendahara Pimpinan Cabang GP Ansor Surabaya Aries A. Yusuf.
Sebelumnya, kata Aries, pihak HTI bersama dengan inisator gerakan deklarasi itu pernah mengambilkan gambar, salah satunya mengucapkan #2019GantiPresiden. Kemudian dari pihak HTI bicara 2019 ganti sistem.
"Jadi, sejak awal dua kubu ini melakukan kolaborasi antisistem berpolitik kerakyatan-kerakyatan yang cerdas," ujarnya.
Baca Juga: Latah, Ramai-ramai Komentari #2019GantiPresiden Neno Warisman
Kegiatan deklarasi itu, menurut dia, merupakan kegiatan yang kontraproduktif terhadap demokrasi. Hal itu telah dia sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang.
Namun, dari pihak berwenang, lanjut dia, masih menoleransi hal semacam ini. Padahal, sudah ada garis kuning yang sudah mereka lampaui sehingga melewati garis merah.
Sementara itu, Humas Deklarasi #2019GantiPresiden Surabaya Tjetjep M. Yasien membantah pernyataan dari GP Ansor yang menganggap kegiatan mereka telah ditunggangi HTI dan juga kelompok prokhilafah.
"Itu fitnah yang kejam. Kami tidak ada yang menunggangi dari khilafah atau segala macam," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa gerakan yang kelompoknya merupakan perjuangan dari sukarelawan #2019GantiPresiden maupun masyarakat yang peduli dan kecewa terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Antara)
Baca Juga: Deklarasi #2019GantiPresiden Ditolak, Neno Warisman Keletihan
