Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyayangkan atas aksi Presiden Jokowi yang meminta kepada perwira TNI untuk turut mempromosikan hasil kerja pemerintah selama periodenya. Menurut Muzani, langkah Jokowi tersebut serupa dengan menggiring TNI ke ranah politik.
Muzani menjelaskan tidak seharusnya TNI dan Polri diminta untuk terlibat ke dalam urusan politik dalam bentuk apapun. Apalagi menurut Muzani, waktu yang digunakan Jokowi sangatlah tidak tepat mengingat mulai memasuki tahun politik.
"Kewajiban negara memperkuat TNI-Polri, jadi saya kira situasinya sekarang ini kalau misalnya TNI dan Polri memberi semacam testimoni akan ditafsirkan sebagai suatu yang politis. Jadi waktu dan momentumnya tidak tepat," kata Muzani di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018).
Muzani malah khawatir apabila Jokowi memberikan instruksi tersebut sekarang, nantinya publik akan memiliki pemikiran bahwa TNI-Polri menjadi sebuah institusi negara yang tidak netral.
Baca Juga: CT Scan pada Anak-Anak Bisa Tingkatkan Risiko Kanker Otak
"Menurut saya kalau itu dilakukan maka ada kesan TNI-Polri bermain politik di waktu tahun politik. Masalahnya disitu," ujarnya.
Muzani menambahkan, keputusan Jokowi untuk memberikan instruksi tersebut dianggap cerminan dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat atau abuse of power.
Oleh karena itu, Muzani meminta untuk tidak melibatkan TNI-Polri untuk kepentingan-kepentingan lain selain tugas dan kewajibannya kedua institusi tersebut sebagai penjaga keamanan negara.
"Ya, bisa mengarah ke sana (abuse of power). Karena itu menurut saya, biarlah itu jadi sebuah kebaikan orang lain yg mengakuinya tidak perlu ada. Supaya amal itu jadi ikhlas," pungkasnya.
Baca Juga: Sosialisasi Kantong Parkir di Stadion Jakabaring Belum Maksimal
