Infografis
Suara.com - Mantan Presiden BJ Habibie menginginkan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menjadi pejabat sekelas menteri. Jabatan itu masuk dalam kabinet pemerintahan.
Alasannya agar dapat menyampaikan dan menerima informasi secara langsung dalam rangka berpartisipasi meningkatkan daya saing, kemandirian dan kemajuan bangsa Indonesia.
"Bagaimana BPPT mau tahu permasalahannya kalau dia dengar tidak langsung, dia bukan anggota kabinet," kata Habibie usai bedah buku 'BPPT: Gelombang Transformasi Teknologi Nasional' dalam merayakan ulang tahun ke-40 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (23/8/2018).
"Selama BPPT bukan anggota kabinet, dia diwakili, dia hanya mendapat 'second hand' permasalahannya dan untuk penyelesaian permasalahan dia tidak diikutsertakan dianggap sebagai biasa saja. Itu salah," ujarnya.
Baca Juga: Habibie Ungkap Sejarah Pembentukan BPPT 40 Tahun Lalu
Habibie mengatakan jika kembali ke menteri riset dan teknologi tanpa digandeng ke pendidikan tinggi maka dapat mengkoordinasikan semua yang ada di departemen-departemen masing-masing mengenai masalah yang dihadapi masa kini dan masa depan dalam memaksimalkan perannya.
"Tapi karena dia adalah kepala BPPT, dia koordinasi dengan sembarangan. Karena di BPPT ini ada manusia-manusia yang menurut penilaian saya adalah yang terbaik yang kita miliki," tuturnya.
Menurut dia, jika BPPT masuk dalam kabinet maka dapat langsung menerima dan menyampaikan informasi dalam rapat kabinet kepada Presiden RI.
"BPPT itu adalah mikro ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan teknologi dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah makro ekonomi," tuturnya.
Sementara itu Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Muhammad Hatta Rajasa mengatakan jika BPPT berada di kabinet. Maka pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep yang ada di BPPT itu langsung masuk dibahas di dalam kabinet.
Baca Juga: BJ Habibie Hadir di HUT BPPT ke-40
"Bagaimana peranan BPPT ke depan di dalam meningkatkan daya saing menuju kemandirian dalam konteks pembangunan saya kira peranan itu memang harus tercermin dari struktur atau kelembagaannya," tutur Hatta yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Dia mengatakan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) telah menyampaikan bahwa panitia khusus memikirkan bahwa BPPT harus memiliki level menteri apakah setingkat atau menteri nantinya.
"Saya lebih cenderung seperti dulu menterinya apa saya tidak tahu (sama dengan) kepala BPPT seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," ujarnya. (Antara)
