Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana yang akrab disapa Lulung menilai terungkapnya empat pebasket Jepang terlibat prostitusi di ajang Asian Games karena kurangnya pengawasan. Pengawasan itu dari Pemprov DKI, official ataupun panitia penyelenggara INASGOC.
"Ya pasti dong (kurang pengawasan) artinya baik pemrov maupun officialnya dan panitia penyelenggaranya kecolongan," kata Lulung kepada Suara.com, Selasa (21/8/2018).
Lulung mengaku kaget empat atlet basket tersebut bisa keluar tanpa pengawasan dari pihak-pihak terkait. Menurut dia, seharusnya pemprov, official dan INASGOC bekerja sama memantau aktivitas para atlet.
"Kok bisa keluar ya? kalau pemprov kan ketumpangan juga kan ya, memang harus bantu monitor tapi kerjasamanya itu yang penting antara pemprov sama official, dia harus kerjasama. Mereka harus ada jam tertentu ya, officialnya harus mengabsen mereka, harus melihat," ujar Lulung.
Tak hanya itu, perlunya pengawasan yang ketat terhadap para atlet yang tinggal di wisma atlet. Hal tersebut bertujuan agar para atlet aman selama mengikuti perhelatan Asian Games di Indonesia.
Lulung juga meminta Pemprov DKI segera mengambil tindakan untuk mengevaluasi agar kasus prostitusi yang melibatkan atlet tidak terulang.
"Yang penting tempatnya di mana dia tinggal kan, iya dong. Kan semua atlet itu di karantina sebenarnya, tempatnya kan sudah ada di tempat-tempat tertentu," tutur Lulung.
Ia menambahkan, kasus prostitusi yang melibatkan empat pebasket asal Jepang merupakan pelanggaran komitmen dari negaranya serta kurangnya pengawasan.
"Ya itu pelanggaran standar operasi dia kali ya untuk komitmen dari negaranya. Kurang pengawasan dan internal dia yang pasti itu. Yang kedua kok bisa keluar," tandasnya.
Diketahui, ajang Asian Games 2018 diwarnai tindakan tak terpuji dilakukan empat atlet basket asal Jepang bernama Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato, dan Keita Imamura. Mereka dipulangkan karena kedapatan menyewa pekerja seks komersil (PSK) di Jakarta.
