Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku baru mengetahui ihwal jurnalis yang dipersulit meliput perkembangan proyek DP nol rupiah. Jurnalis yang meliput proyek DP Nol Rupiah Klapa Village di kawasan Pondok Klapa, Jakarta Timur harus izin khusus.
"Saya baru tahu malah. Masa sih?" ucap Anies terkejut.
Pihak pengembang mengklaim ada syarat khusus hanya untuk wawancara pihak marketing Klapa Village.
Suara.com mendatangi Klapa Village, Kamis (16/8/2018) siang. Tapi Suara.com dihadang petugas keamanan setempat. Alasan jika ingin meliput harus mendapat izin terlebih dahulu dari PD Pembangunan Sarana Jaya.
Baca Juga: Dirut Sarana: Jurnalis Tak Dilarang Liput Proyek DP Nol Rupiah
Saat masuk kedalam area proyek, terdapat tiga penjaga keamanan. Dua orang penjaga berada di pintu masuk ke dalam proyek pengerjaan bangunan hunian, dan seorang lagi menjaga palang pembatas masuk area proyek.
Saat Suara.com masuk ke dalam dan ingin mengambil foto area proyek, Suara.com langsung dilarang oleh petugas keamanan yang berjaga. Ia beralasan jika ingin foto harus mendapat izin dari pihak marketing.
"Maaf mas di sini nggak boleh foto, harus izin dahulu sama petugas di dalam (marketing)," kata salah satu petugas keamanan dengan seragam berwarna hitam.
Saat izin untuk liputan ke petugas marketing pun suara.com kembali dilarang, mereka berasalan tidak boleh meliput area proyek jika tidak mendapatkan izin dari PD Pembangunan Sarana Jaya sebagai penggerak proyek tersebut.
"Bisa lihat surat izinnya? Di sini kalau mau liputan harus ada surat izin dari Sarana Jaya, kantornya ada di Jakarta Pusat," ujar salah satu petugas marketing.
Baca Juga: Jurnalis Dipersulit Meliput Proyek DP Nol Rupiah Klapa Village
Suara.com pun memberikan surat tugas peliputan sebagai jurnalis. Tapi tetap tidak dizinkan untuk meliput.
"Kami bisa kasih izin kalau ada suratnya, sudah ketentuannya seperti itu," tambahnya.
Diketahui Klapa Village merupakan proyek pembangunan hunian tanpa Down Payment (DP) atau uang muka. Proyek ini merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
