Infografis
Suara.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Direktur CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast, dihukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.
Ahmad Ghiast adalah terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.
"Kami JPU di perkara ini, menuntut agar majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti sah meyakinkan melakukan korupsi, dan menjatuhkan pidana berupa penjara tiga tahun dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan," kata jaksa KPK Abdul Basir saat membacakan tuntutan di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).
Selain itu, jaksa KPK juga menolak pengajuan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Ahmad Ghiast.
Baca Juga: Dirut Sarana: Jurnalis Tak Dilarang Liput Proyek DP Nol Rupiah
"Terdakwa tidak memenuhi persyaratan JC, keterangan terdakwa hanya berterus terang, tapi tidak memenuhi ketentuan JC," kata jaksa.
Oleh karena itu, Ahmad Ghiast diyakini memberikan uang suap sebesar Rp 510 juta kepada mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat Amin Santono, dan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
"Uang suap itu agar Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan dari APBN-P 2018. Ahmad Ghiast merupakan penyedia barang dan jasa yang biasa mengerjakan proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang," katanya.
Ahmad Ghiast didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP.
Baca Juga: PPP: Calon Ketua Pemenangan Jokowi dari Luar Parpol
