Suara.com - Meski Mabes Polri belum mengumumkan, nama pengisi jabatan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) mulai ramai dibahas, salah satunya Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Aziz. Indonesia Police Watch (IPW) pun ikut bersuara.
Ketua Presidium Indonesia Neta S. Pane menilai, jika Irjen Idham Aziz bila menjabat Wakapolri, dapat dikatakan Polri tak urut kacang. Pasalnya, masih ada beberapa senior bintang tiga berpangkat Komisaris Jenderal yang lebih senior dari Idham.
"Ya, selama ini pengangkatan orang nomor dua di Polri itu selalu diambil dari bintang tiga senior dan tidak pernah tidak urut kacang atau melompat dari bintang dua," katanya di Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Menurut Neta, dikhawatirkan bila Idham Aziz diangkat sebagai Wakapolri, bisa terjadi kecemburuan di Internal Polri
Baca Juga: Mabes Polri: Irjen Idham Azis Penuhi Syarat Jadi Wakapolri
"Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan dan sistem kaderisasi di kepolisian, apalagi jika Idham Azis nantinya diangkat sebagai Wakapolri. Untuk itu, IPW berharap elit-elit Polri memikirkan masa depan Polri dan sistem kaderisasi urut kacang yang sudah terbangun di Polri selama ini," ujar Neta.
Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto mengatakan, siapapun nama yang mengisi jabatan Komjen Syafruddin, harus sesuai ketentuan yang berlaku di Polri.
Menurut Bekto, nama yang masuk mengisi jabatan Wakapolri harus mampu memberdayakan semua sumberdaya untuk tujuan Polri.
"Jadi, harus sangat dipercaya oleh Kapolri dan mampu memberdayakan semua Sumberdaya Polri untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern dan dipercaya masyarakat sesuai dengan tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri," kata Bekto.
Bekto menuturkan, Kompolnas hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Menurut Bekto, semua keputusan untuk pengangkatan wakaporlri ada di Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Baca Juga: Mabes Isyaratkan Idham Azis Punya Kans Jadi Wakapolri
"Pemilihan siapa Wakapolri biarlah Kapolri yang memilih dan melalui prosedur sidang Wanjakti Polri, siapapun yang akan dipilih akan selalu dalam pantauan Kompolnas," ujar Bekto