Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah melakukan kolaborasi dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Yang melandasi kolaborasi ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang ditandatangani 20 Juli 2018.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi akan dijalankan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari Pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PPN/Bappenas dan Kepala Staf Kepresidenan.
Terkait hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut positif terbitnya Perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. ia berharap kebijakan ini akan memperkuat kerja KPK dalam memberantas korupsi. Apalagi, saat ini KPK bertindak sebagai koordinator dalam Tim Nasional Strategi Pencegahan Korupsi.
"Perpres ini tidak mengurangi independensi kami (KPK), malah jadi terobosan untuk pencegahan, saya yakin ini arah yang baik untuk pencegahan korupsi," kata Agus dalam konferensi pers bersama di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).
Baca Juga: Terik, Ribuan Warga Tumpah Antusias Sambut Kirab Obor Asian Games
Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko mengatakan, tujuan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi agar pencegahan korupsi tidak berjalan sendiri-sendiri. Dia menilai langkah tersebut sebagai bentuk dari inovasi kebijakan yang mendorong pecegahan korupsi yang lebih berdampak.
"Strategi yang sudah ada sebelumnya kita evaluasi dan kita perkuat melalui Perpres 54 tahun 2018," kata Moeldoko.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, bahwa kolaborasi ini akan mengarahkan fokus pada prioritas pembangunan nasional khususnya sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Hal itu bertujuan agar pencegahan korupsi dapat mendukung pembangunan di Indonesia.
"Upaya pencegahan korupsi harus bisa mendongkrak kemajuan pembangunan nasional secara umum," kata dia.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, selama ini terlalu banyak rencana aksi dan pemerintah daerah sibuk dengan laporan. Padahal, jika pelaporan sudah satu pintu, maka pelaksanaan pencegahan korupsi bisa lebih optimal.
Baca Juga: Prostitusi Online di Apartemen Margonda, Dioperasikan Para ABG
"Bukan hanya kepatuhan administratif saja," kata Tjahjo.
