Infografis
Terhadap hal itu, JK membenarkannya. Menurutnya pada tahun 2016 presiden (Joko Widodo) mengundang Kapolri dan Jaksa Agung serta seluruh Kapolda dan seluruh Kejaksaan Tinggi untuk diberikan pemahaman bahwa tidak semua apa yang dilakukan atau yang dianggap keliru oleh pejabat langsung masuk ke pengadilan kriminal.
"Kalau itu ada, kebiajkannya masuk diskresi dan sebagainya. Kalaupun ada kesalahan itu menjadi bagian dari pada Undang-undnag administrasi pemerintahan," kata JK.
"Kalau itu nanti pada takut dan negeri ini tidak jalan, karena itu diberi pemahaman kepada jaksa untuk tidak langsung memberikan kesalahan tapi juga ada UU administrasi pemerintah," lanjutnya.
Dengan adanya instruksi tersebut, maka diharapkan pejabat yang keliru terkait administrasi tidak dikriminalisasi.
Baca Juga: Di Depan Hakim, Jusuf Kalla Minta Hukuman Jero Wacik Diringankan
"Seperti saya katakan tadi bpk presiden dan saya mengundang, kalau seperti itu ada kesalahan, yang dipakai UU administrasi pemerintahan, bukan UU pidana, sehingga tidak mengkriminalisasi dari pada pejabat itu," tandas JK.
Jero Wacik mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi kasus dana operasional menteri (DOM). Ada sekira 10 novum atau bukti baru yang diajukan Jero Wacik, salah satunya keterangan JK.
Menteri Pariwisata era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dihukum empat tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor. Hukuman itu sempat dibanding tetapi putusannya tetap hingga akhirnya diajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) kemudian memperberat hukuman Jero Wacik menjadi 8 tahun penjara.
