Infografis
Suara.com - Mabes Polri terus memantau akun-akun media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian maupun hoax di tengah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang dapat membuat gaduh di tengah masyarakat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup pendaftaran Capres dan Cawapres 2019 dengan dua kandidat. Dimana pertarungan terjadi antara calon petahana Joko Widodo berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal M. Iqbal menegaskan, melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memantau pergerakan akun media sosial yang dapat mempengaruhi konflik di masyarakat sejak lama.
"Kami sudah bergerak. Melakukan ini sejauh belum pendaftaran capres dan cawapres kemarin. Sampai penetapan kita lakukan langkah-langkah antisipatif patroli siber dunia maya dan nyata. Kami sudah sebar," kata Iqbal di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018).
Iqbal menegaskan pihaknya terus memantau bila ada seperti kelompok penebar ujaran kebencian yang sempat membuat gaduh masyarakat di media sosial seperti Saracen dan Muslim Cyber Army (MCA),
"Ya, pasti kami identifikasi kami akan awasi. Tidak pernah kita lepas," ujar Iqbal.
"Jauhi hal-hal yang dapat memecah belah bangsa ini. Walaupun hanya lewat kalimat sepotong, ya katakanlah di share di upload media sosial itu dapat memecah belah. Artinya polri mau semua pihak berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI," Iqbal menambahkan.
Maka dari itu, Polri tak bisa bekerja sendiri perlu pula kerjasama dari seluruh stakeholder seperti TNI, Pemerintah daerah, unsur tokoh-tokoh ulama, guru, maupun dosen.
"Pesta demokrasi ini, kita bergembira ria. Kita tunjukan kepada dunia bahwa Indonesia luar biasa demokrasinya. Siapapun yang terpilih itu pilihan rakyat dan harus kita hormati," tutup Iqbal.
