Infografis
Suara.com - Banyak kontraktor lokal di daerah yang mampu bersaing dalam pembangunan rumah. Hal ini tak menutup kemungkinan bahwa hasil pekerjaan mereka juga bisa lebih baik dan lebih berkualitas ketimbang kontraktor dari luar daerah.
Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR (KemenPUPR), Khalawi Abdul Hamid, saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Konsolidasi Percepatan Capaian Target 2018, yang diselenggarakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan di Jakarta, Rabu (8/8/2018).
“Melalui Program Satu Juta Rumah ini, saya berharap, kontraktor lokal bisa lebih diutamakan,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Program Satu Juta Rumah diharapkan dapat memacu kontraktor lokal untuk ikut ambil bagian dalam program strategies nasional tersebut. Prioritas keterlibatan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan rumah di daerah akan berdampak pada peningkatan perekonomian di daerah.
Baca Juga: KemenPUPR Tawarkan Teknologi RISHA pada Pengembang Perumahan
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan seluruh Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan dari seluruh Provinsi di Indonesia.
KemenPUPR, imbuh Khalawi, selain menjalankan penyediaan perumahan melalui Program Satu Juta Rumah, juga memiliki peran untuk membina kontraktor-kontraktor dan pengusaha lokal untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan rumah bagi masyarakat di daerahnya masing-masing.
“Jangan sampai, Program Satu Juta Rumah dimonopoli oleh kontraktor dari luar daerah. Masyarakat dan pengusaha lokal juga butuh, agar proyek-proyek pemerintah bisa mendorong peredaran uang sampai ke daerah. Jika pembangunan rumah bisa berjalan dengan baik, maka perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Khalawi juga berpesan kepada Kepala SNVT Penyediaan Perumahan setiap provinsi untuk terjun langsung ke lapangan dan mengecek kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Mereka juga diminta untuk tidak terlalu sibuk menghadiri rapat-rapat di pusat, jika memang bisa diwakilkan oleh stafnya.
“Pesan Menteri PUPR adalah jaga kualitas hasil pekerjaan pembangunan rumah untuk masyarakat. Kawal pembangunan Program Satu Juta Rumah, dari awal sampai finishing. Masyarakat butuh rumah yang layak huni, dan cek juga konsultan pengawas agar benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau memang perlu blacklist, dan laporkan jika ada konsultan pengawas yang tidak bisa bekerja dengan baik,” katanya.
