Panggil Politisi PPP dan Staf PAN, Ini yang Dicari KPK

Senin, 06 Agustus 2018 | 15:08 WIB
Panggil Politisi PPP dan Staf PAN, Ini yang Dicari KPK
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tenaga Ahli Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Suherlan dan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP Puji Suhartono pada Senin (6/8/2018) hari ini.

Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018 pada tanggal 26 Juli 2018.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Suherlan sudah memenuhi panggilan KPK tersebut. KPK ingin mengkonfirmasi terkait mobil Toyota Camry yang telah disita dari apartemen yang dihuninya di Kalibata City.

"Penyidik mendalami hasil penggeledahan beberapa waktu lalu, salah satunya terkait penyitaan mobil dari apartemennya. Selain itu, dicermati juga peran dan pengetahuan yang bersangkutan dalam dugaan penerimaan proposal-proposal anggaran," kata Febri kepada wartawan.

Baca Juga: Gerindra Sesalkan Soal Pidato 'Berantem' Jokowi

Sementara Puji Suhatono tak bisa memenuhi panggilan KPK. KPK akan kembali menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Puji pada tanggal 8 Agustus 2018. KPK berharap Politikus PPP tersebut hadir, agar KPK mendapat keterangan terkait uang Rp 1,4 miliar dari rumahnya di Tanggerang.

"Sedangkan saksi Puji Suhartono mengirimkan surat tidak bisa hadir di pemeriksaan hari ini karena ada keluarga yang sakit," kata Febri.

Sebelumnya, KPK menyita sebuah mobil Toyota Camry dari apartemen yang dihuni Suherlan di Kalibata City. Sementara dari rumah Puji Suhartono di Tanggerang, KPK menyita uang Rp 1,4 miliar. Mobil dan uang tersebut diduga terkait dengan perkara yang menjerat Amin Santono.

Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, Eka Kamaludin dari pihak swasta, dan Ahmad Ghiast dari pihak kontraktor sebagai tersangka.

Yaya, Amin, dan Eka disangka sebagai penerima dalam kasus ini, sedangkan Ahmad Ghiast disangka sebagai pemberi.

Baca Juga: Kelainan Genetik Hantui Wanita yang Hamil di Atas Usia 36 Tahun

Amin diduga menerima Rp 400 juta sedangkan Eka menerima Rp 100 juta yang merupakan bagian dari 'commitment fee' sebesar Rp 1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai Rp 25 miliar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI