Infografis
"Kami menilai, sebagai bagian dari operasi militer selain perang, maka pelibatan militer dalam mengatasi terorisme di dalam negeri merupakan pilihan yang terakhir (last resort) setelah semua institusi keamanan yang ada tidak mampu lagi mengatasi ancaman terorisme, bersifat sementara dan pelibatan itu harus atas perintah otoritas politik (civilian supremacy)," jelasnya.
Akuntabilitas hukum dalam menjalankan operasi mengatasi terorisme juga harus jelas, yakni baik itu polisi maupun TNI perlu tunduk pada mekanisme peradilan umum perihal tanggungjawab hukumnya jika suatu saat terjadi pelanggaran atau kesalahan.
“Kami menilai, pelibatan militer dalam penanganan terorisme sebagai operasi militer selain perang tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Keterlibatan yang berlebihan dikhawatirkan akan memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan terhadap pelaksanaan peran utamanya, yaitu menghadapi perang," katanya.
Selanjutnya, keterlibatan tidak tepat secara kontekstual juga dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk , dimana hal ini akan menjadi preseden buruk bagi intervensi militer terhadap ranah sipil demokrasi maupun pembangunan profesionalisme militer.
Baca Juga: Siswa SMP Tewas Tenggelam Usai Kemah Hari Pramuka
Oleh karena itu, Al A’raf mengatakan koalisi LSM ini mendesak agar DPR dan Pemerintah membuat UU Perbantuan sebelum Perpres pelibatan TNI dibuat. Lalu, Pepres pelibatan TNI tidak boleh bertentangan dengan UU dan harus merupakan aturan main pelibatan TNI dalam penangan terorisme yg menjadi rambu rambu dasar apa yg boleh dan tidak boleh dilakukan TNI dalam menangani terorisme di dalam negeri.
Selain itu, katanya, Pelibatan TNI harus merupakan pilihan terkahir (last resort) setelah semua kapasitas pemerintah tidak bisa lagi menangani terorisme.
"Pelibatan TNI tidak boleh mengganggu dan merusak sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme dan yang terakhir yaitu pelibatan militer harus tunduk dalam sistem peradilan umum jika terjadi kesalahan dalam penanganan terorisme," imbuh dia.
