Infografis
Suara.com - Ratusan warga masyarakat dan elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pemudi Nusantara (GPPN) pada Kamis (2/8/2018) kemarin melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aksi demo warga dan mahasiswa ini menuntut KPK agar segera mengusut tuntas kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada Pelaksanaan Lelang Proyek Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta senilai Rp 6,1 triliun yang diduga melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno, oknum pejabat Kementerian BUMN dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).
Menurut Muhammad Yahya koordinator aksi GPPN, Menteri BUMN Rini Soemarno diduga menjadi aktor utama dalam dugaan KKN pada proses penetapan pemenang lelang Proyek Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta.
Keterlibatan Rini Soemarno dikatakan Yahya adalah sebagai penentu pemenang lelang ulang yaitu PT PP KSO, di mana PP KSO ini hanya merupakan perusahaan kedok dari BUMN PT Pembangunan Perumahan (Pesero) yang sudah dicoret (black list) dari daftar perusahaan yang akan diundang dalam lelang ulang karena sebagai pemenang lelang awal 27 Juni 2017 PT Pembangunan Perumahan (Persero) gagal melaksanakan kewajibannnya membangun Bandara Baru Kulon Progo.
Karena kegagalan PT PP tersebut maka tidak berhak ikut lelang ulang. Namun, dengan akal-akalan, PT PP mengajukan anak perusahaannya yakni PT PP KSO untuk ikut lelang ulang dan kembali dimenangkan atas campur tangan atau arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno kepada PT Angkasa Pura I selaku pemilik proyek dan pelaksana lelang.
Yahya juga memaparkan, terdapat dua perusahaan besar BUMN yang terlibat dalam praktek korupsi pada pembangunan Bandara Kulon Progo yakni PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (Persero).
“KPK kami minta segera menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam pembangunan Bandara Kulon Progo dan juga membongkar kasus KKN yang terjadi di PT Angkasa Pura I (Persero). KKN ini hanyalah puncak gunung es dari sekian banyak korupsi yang terjadi di BUMN sejak Rini Soemarno menjabat Menteri BUMN," kata Yahya di depan Kantor KPK.
Yahya menambahkan, bahwa pihaknya sudah menyerahkan berkas adanya dugaan KKN kepada KPK pada bulan Juli 2018 dan penyalahgunaan kewenangan juga kepada Presiden RI.
“Kami harap KPK memproses penyelesaian berkas yang sudah kami masukan ke KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Rini Soemarno dalam kasus tersebut dengan cepat, dan tepat hingga masyarakat nggak lagi di bohongi," ucap Yahya.
Selain itu juga, masa GPPN mendesak Presiden Joko Widodo segera mereshuffle menteri BUMN Rini Soemarno yang juga diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Bandara Kulon Progo dan berbagai kasus korupsi lain di lingkungan BUMN.
"Kami mendesak agar presiden tidak memelihara menteri di kabinet kerjanya yang banyak terlibat dalam korupsi, seperti Rini Soemarno" pungkas Yahya.
