Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat keberatan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang, terkait dengan ucapan Oesman yang dinilai telah merendahkan martabat MK dalam suatu acara. Oso menyebut "MK goblok".
"Atas tindakan itu MK telah melayangkan surat keberatan yang sudah diterima oleh bapak Oesman," ujar Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah di Gedung MK Jakarta, Selasa.
Guntur menjelaskan langkah tersebut diambil berdasarkan rapat para hakim konstitusi pada Senin (30/7), setelah mendengarkan rekaman dari acara tersebut.
MK merasa kata-kata yang diucapkan oleh Oesman dapat dikategorikan memiliki tendensi negatif yang merendahkan MK baik secara kelembagaan, individu Hakim Konstitusi, maupun terhadap putusan MK.
Baca Juga: Perindo Minta MK Tentukan Nasib JK Sebelum Daftar Capres Ditutup
"Kami akan menunggu respon dari beliau, dan selanjutnya (tindakan MK) juga tergantung respon dari beliau," ujar Guntur.
Oesman dalam suatu acara bincang-bincang yang disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta nasional pada Kamis (26/7/2018) pagi, dimintai pendapat terkait putusan MK yang melarang caleg DPD berasal dari partai politik.
Dalam pendapatnya, Oesman sempat mengeluarkan umpatan yang ditujukan kepada MK dan putusan MK terkait larangan caleg DPD dari partai politk.
Sebelumnya MK pada Senin (23/7/2018) melalui putusannya bernomor 30/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.
Mahkamah dalam pertimbangannya mengakui bahwa ketentuan Pasal 182 huruf l UU Pemilu tidak tegas melarang anggota partai politik menjabat sebagai anggota DPD, meskipun putusan MK sebelumnya tetap menyebutkan bahwa anggota DPD tidak boleh diisi oleh anggota partai politik.
Baca Juga: Ditonton Yusril, MK Gelar Sidang Gugatan Partai Perindo
Sementara itu, terkait dengan anggota partai politik yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota DPD ke KPU, Mahkamah meminta KPU untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap mencalonkan diri sebagai anggota DPD dengan syarat sudah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik. (Antara)
