Infografis
Suara.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai jika negara ingin memperbaiki parlemen ke depan, salah satu caranya atau tahapan awalnya adalah memperbaiki kualitas caleg dengan tidak memasukkan para penjahat di sana.
Jeirry memberikan pandangan salah satu partai yang menurutnya dapat memberi contoh bagi partai lama yang sudah lebih dulu terjun ke politik yaitu PSI.
"Jadi kita berharap apa yang dilakukan PSI ini bisa di kembangkan juga oleh partai politik lain," kata Jeirry usai diskusi dengan tema ‘Menyambut Partai Tanpa Koruptor’ di D Hotel, Jalan Sultan Agung, Setia Budi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).
Menurutnya, meskipun PSI merupakan salah satu partai baru dan memiliki kader-kader muda di dalamnya. Namun PSI mampu memberikan citra positif kepada masyarakat dengan tidak memasukkan anggotanya yang pernah melakukan tindak kejahatan seperti koruptor, kekerasan seksual dan penjahat yang terlibat persoalan narkoba.
Baca Juga: WN Malaysia Tewas saat Gempa Lombok Setelah Mendaki Rinjani
“Dalam UU tidak hanya mantan koruptor tapi juga narkoba dan kekerasan kepada anak. Itu juga penting tapi belum dilihat. Bagaimana meneliti ini kalau data tidak bisa kita akses? Sehingga kita bisa terlibat dan kontrol terhadap tahapan ini. Kami sudah minta kepada KPU,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, meskipun ini punya nilai elektoral yang baik bagi PSI khususnya untuk mendapat simpati publik, ini masih menjadi sesuatu yang harus diusahakan.
Menghilangkan daftar koruptor dari caleg itu sangatlah penting karena pemilih di Indonesia sangat pragmatis. Pemilih masih milih para penjahat. Maka dari itu, sebaiknya mereka tidak ada dalam daftar tersebut agar tidak ada yang memilih.
“Kita harus bangun komitmen untuk melindungi pemilih. Caranya adalah tidak ada politisi busuk yang masuk menjadi calon. Fakta integritas oke, tapi tampaknya sepeti tak berpengaruh,” jelasnya.
Dirinya berharap KPU tidak kendor menghilangkan daftar mantan caleg dari daftar verifikasi. "Bawaslu diharapkan mengikuti peraturan KPU untuk mengamati apakah daftar calon ini masih ada para calon koruptor atau tidak. Kalau ada minta KPU keluarkan sesuai dengan PKPU," imbuh dia.
Baca Juga: Korupsi e-KTP, Anang Sugiana Divonis 6 Tahun Penjara
