KPK Dalami Aliran Dana ke Irwandi Yusuf

Bangun Santoso Suara.Com
Rabu, 25 Juli 2018 | 07:32 WIB
KPK Dalami Aliran Dana ke Irwandi Yusuf
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, tiba di KPK, Rabu (4/7). [Antara/Hafidz Mubarak]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami aliran dana untuk Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun anggaran 2018.

Untuk mendalaminya, KPK pada hari Selasa (24/7/2018) kemarin, memeriksa dua saksi untuk tersangka Irwandi, yaitu Hendri Yuzal yang merupakan staf khusus Irwandi Yusuf dan Teuku Saiful Bahri dari pihak swasta.

"KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi tentang aliran dana untuk tersangka Irwandi Yusuf," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan empat tersangka, yakni Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri.

Baca Juga: Terungkap, Ada 32 Saung Mewah di Lapas Sukamiskin

Selain itu, KPK pada hari Selasa juga dijadwalkan memeriksa Irwandi Yusuf sebagai saksi untuk tersangka Hendri Yuzal. Namun, Irwandi berhalangan hadir karena sedang kontrol ke rumah sakit.

"Irwandi direncanakan diperiksa untuk tersangka Hendri Yuzal. Namun, pagi ini, berdasarkan rujukan dari dokter ke bagian penyakit dalam untuk kebutuhan kontrol ke RS," ungkap Febri.

Diduga sebagai penerima dalam kasus itu adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri, sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi.

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh pada TA 2018. Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen "fee" 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Baca Juga: Masih Ada Kesalahan, INASGOC: Patuhi Sport Protocol Asian Games

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI