Mensos Idrus Marham Klaim Angka Kemiskinan Menurun

Selasa, 24 Juli 2018 | 14:51 WIB
Mensos Idrus Marham Klaim Angka Kemiskinan Menurun
Menteri Sosial Idrus Marham menjawab pertanyaan awak media seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/7). Mantan Sekjen Partai Golkar tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. [suara.com/Muhaimin A Untung]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan angka kemiskinan di Indonesia menurun. Hal ini dilaporkan Idrus Marham ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7/2018).

Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen.

"Tadi laporannya disampaikan kepada Presiden, bahwa ada tiga hal yang penting terkait dengan itu. Yang pertama penurunan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen," ujar Idrus.

Menurut Idrus salah satu faktor menurunnya angka kemiskinan di Indonesia karena program yang dijalankan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

"Kedua adalah cara kerja Kabinet Kerja betul-betul sinergi antara lembaga dan kementerian, kita bekerja secara sinergis. Seperti misalkan Kementerian Sosial, kementerian pendidikan dan kebudayaan yang menangani KIP (Kartu Indonesia Pintar)," kata Idrus.

"Kemudian Kementerian Kesehatan menangani BPJS, Kementerian Pertanian menangani agraria, dan kementerian Desa serta Kementerian yang lain betul-betul bersinergi untuk menangani bagaimana peningkatan kesejahteraan rakyat," Idrus menambahkan.

Menurut Idrus, kepemimpinan Presiden Jokowi yang suka turun langsung ke lapangan untuk mengecek program di setiap kementerian ikut membuat angka kemiskinan menurun.

"Presiden yang langsung turun ke bawah, apabila dilihat ada masalah di bawah langsung diinstruksikan kepada menteri-menteri terkait dan bila diperlukan ada kebijakan dari Presiden langsung mengambil presiden," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI