Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka kasus suap terkait APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015.
Pemeriksaan itu dijadwalkan hari ini, Senin (23/7/2018). Lima orang tersangka tersebut adalah Rahmayu Sugiatri (RS), Yaqud Ananda Gudban (YAB), Heri Pudji Utami (HPU), Soekarno (SKO) dan Abdul Rahman (ABR).
"Ada pemeriksaan lima anggota DPRD Malang sebagai tersangka hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (23/7/2018).
Namun demikian, Febri belum mendapatkan informasi apakah para tersangka itu sudah datang dan diperiksa atau belum.
Baca Juga: Wali Kota Dikomplain Jalan Rusak, Airin Sampaikan Ini ke Jokowi
Sampai sekarang total ada 18 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.
Sebelumnya, pada Agustus 2017 lalu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.
KPK pun mengumumkan mantan Wali Kota Malang, Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada 21 Maret 2018 lalu.
Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka.
Moch Anton selaku Wali Kota Malang saat itu diduga memberi hadiah atau janji, berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.
Baca Juga: Pengakuan Pelaku Bobol ATM, Hanya Modal Botol Plastik dan Gergaji
Moh Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
