Infografis
TPBH adalah tim lintas departemen yang juga terdiri dari lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. OC adalah komite pengawas yang saat itu dipimpin Ma’rie Muhammad.
Menurut Boediono, BPPN memiliki staf-staf yang baik dan dana yang cukup untuk melakukan hal-hal sesuai kewenangannya.
“Termasuk melakukan audit,” ujarnya.
Lebih lanjut Boediono mengakui adanya rapat dan Keputusan KKSK pada 7 Oktober 2002 yang membahas tentang kewajiban Sjamsul Nursalim.
Ada tiga hal pokok dalam keputusan itu. Pertama, berkaitan dengan kewajiban membayar di muka Rp 1 triliun, agar segera diselesaikan kekurangan pembayaran Rp 428 miliar secara tunai.
Kedua, segera menyempurnakan proses pengalihan aset sesuai MSAA.
Ketiga BPPN diminta untuk melaporkan secara rinci penyelesaian audit finansial Dipasena untuk mendapatkan persetujuan KKSK.
Mengenai utang petambak Dipasena, Boediono menyatakan, “Pada pokoknya petambak mempunyai kewajiban penyelesaian utangnya, tapi kemudian ada usulan BPPN agar diperingan bebannya. Saya lupa angkanya berapa, tapi tujuannya untuk membantu petambak. Karena saya ingat dan sampaikan, kalau ini semua sesuai aturan tentu ini sesuatu yang baik.”
Akhirnya, utang petambak disesuaikan dari awalnya Rp 135 juta/orang menjadi Rp 100 juta/orang untuk 11 ribu petambak, sehingga totalnya Rp 1,1 triliun. Rapat KKSK memutuskan tidak ada misrepresentasi kewajiban Sjamsul Nursalim dan petambak.
Mengenai semua masukan dan pembahasan, menurut Boediono, KKSK mendapatkan bahan dari BPPN, Tim Bantuan Hukum (TBH), Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH). Ada juga hasil audit dari Ernst and Young.
