Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Eka Sastra mengklaim partainya tidak pernah membebani Joko Widodo terkait bakal calon wakil presiden yang akan dipilih mendampingi dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"Golkar tidak pernah berpikir sosok cawapres dan tidak pernah membebani Jokowo siapa yang akan dipilih. Kami ingin perkuat koalisi hadapi Pilpres 2019," kata Eka Sastra dalam diskusi bertajuk "Mencari Pendamping Jokowi: Visi Ekonomi Cawapres 2019" di Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Dia mengatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar telah memutuskan mendukung Jokowi sebagai capres periode 2019-2024 dan kalau diminta akan mengajukan nama cawapres.
Namun menurut dia, cawapres Jokowi harus memperkuat industri agar fundamental ekonomi tetap aman ditengah tekanan global.
Baca Juga: Ketua MUI Ma'ruf Amin: Saya Siap Jadi Cawapres Jokowi
"Empat isu yang menjadi fokus Golkar adalah stabilitas pangan, ketersediaan lapangan kerja, perumahan, dan industri 4.0 karena sejalan dengan generasi milenial dan perubahan struktur produksi serta konsumsi," ujarnya.
Eka mengatakan, dalam kontestasi Pilpres, tiap-tiap poros kekuatan seharusnya mengeluarkan gagasannya apakah pro-pasar bebas atau perlu adanya intervensi negara dalam mengatasi persoalan ekonomi.
Menurut dia, perdebatan capres-cawapres terkait agama dan suku perlu ditinggalkan dan seharusnya sudah mulai menjabarkan apa yang akan dilakukan ketika memenangkan kontestasi Pilpres 2019.
"Apakah akan meningkatkan subsidi bagi rakyat atau menguatkan peran negara. Kami menilai cawapres harus paham revolusi industri 4.0 karena selama ini masih menggunakan sistem konvensional, padahal saat ini sudah berubah yang menggunakan sistem digital," tuturnya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai masalah utama Indonesia saat ini adalah memperkuat ekonomi domestik ditengah tekanan ekonomi global yaitu dengan penguatan fundamental ekonomi.
Baca Juga: Ini Alasan PII Dukung Airlangga Hartarto jadi Cawapres Jokowi
Dia menjelaskan semua negara telah menjalankan transformasi struktural dari sektor pertanian, industri lalu ke sektor jasa, namun Indonesia belum menjalankan itu dengan baik.
"Seharusnya tenaga kerja di bidang pertanian dengan penggunaan teknologi akan masuk industri padat karya terkait pertanian," ujarnya. (Antara)
