Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah keberatan atas diberikannya jabatan Komisaris Angkasa Pura I kepada Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
Pasalnya, ia menilai pemberian jabatan rangkap seperti itu malah akan menimbulkan konflik.
Fahri menjelaskan sebuah perusahaan BUMN seharusnya tidak dicampuri dengan urusan politik karena nantinya akan rentan dengan timbulnya permainan politik di dalam BUMN.
Hal itu pula yang membuat Fahri menyayangkan mengapa Jokowi memberi izin Ngabalin menjabat sebagai komisaris AP I.
"Begitu komisarisnya masuk politik, masuk proyek-proyek di politik kan, Pak Ali dewan komisaris Angkasa Pura. Wah saya ada pengadaan-pengadaan belalai nih kita mau ngerjain run away kontak Pak Ali. Itu jadi rusak BUMN kita itu kan," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (20/7/2018).
Hal lain yang dikritik Fahri ialah konsisten seorang Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Ngabalin seharusnya tetap fokus menjabat sebagai juru bicara presiden.
Ia menilai Ngabalin masih harus belajar banyak sebagai jubir presiden. Sebab, yang ia lihat selama ini Ngabalin belum menunjukan keprofesionalitasannya sebagai jubir.
"Dia kan harus ngomong fokus dia harus baca buku yang banyak, harus baca data pemerintah banyak, sehingga waktu dia menjelaskan kepada publik juga akurat gitu loh jangan comot sana comot sini tanpa akurasi," ucapnya.
Fahri pun mengkhawatirkan citra dan kinerja BUMN. Sebab, ia menilai sebuah perusahaan BUMN harus dipimpin orang yang hanya fokus dalam memajukan perusahaan.
"Harusnya dipimpin oleh orang yang fokus bekerja membesarkan perusahaan. Apalagi perusahaan-perusahaan itu perusahaan publik yang sebagian sahamnya itu dijual. Itu membuat citra dari BUMN rusak," pungkasnya.
