KPK Periksa 7 Saksi Kasus Suap Pembahasan APBD Perubahan Malang

Rabu, 18 Juli 2018 | 20:43 WIB
KPK Periksa 7 Saksi Kasus Suap Pembahasan APBD Perubahan Malang
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (suara.com/Nickolaus Tolen)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa tujuh orang saksi terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, Rabu (18/7/2018). Mereka dimintai keterangan tentang yang mereka ketahui prihal penerimaan suap sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

Sampai sekarang ada belasan anggota DPRD Malang yang telah menjadi tersangka mengembalikan uang suap.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi tentang penerimaan-penerimaan (suap) anggota DPRD,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

“Hingga saat ini ada 15 tersangka mengembalikan uang dengan total pengembalian Rp187 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan pembahasan pokok-pokok pikiran APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015,” terang dia.

Baca Juga: KPK Periksa 6 Saksi Kasus Suap Dana Otsus Aceh Irwandi Yusuf

Sampai sekarang total ada 18 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.

Sebelumnya, pada Agustus 2017 lalu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

KPK pun mengumumkan mantan wali kota Malang Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada 21 Maret 2018 lalu.

Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka.

Moch Anton selaku Wali Kota Malang saat itu diduga memberi hadiah atau janji, berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Baca Juga: KPK Bekuk Bupati Labuhanbatu dalam OTT di Jakarta

Atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI