Infografis
Suara.com - Dewan Penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai sah-sah saja terkait pergantian lima Wali Kota dan Bupati di lingkungan DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Namun kata Prasetio, pecopotan Wali Kota dan Bupati harus diberikan tempat. Tidak hanya sekedar mencopot jabatan.
"Sebetulnya orang yang dicopot itu diberikan tempat di mana dulu baru diganti. Namanya rotasi sih objektif saja ya," ujar Prasetio di Fraksi PDI Perjuangan, gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/7/2018).
Tak hanya itu, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta itu juga menilai wajar dengan perombakan tersebut. Namun perombakan tersebut harus mengacu pada aturan Aparatur Sipil Negara.
Baca Juga: Anies Jadi Imam Salat Jenazah Petugas Damkar yang Tewas di Sunter
"Siapa pun pemimpinnya kan ingin programnya jalan tapi aturan terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) ini harus dituruti juga. Nah ini juga sedikit ditabrak," kata dia.
Lebih lanjut, Prasetio mengatakan usai dicopot Anies, lima Wali Kota tersebut dipanggil Kementerian Dalam Negeri.
"Ternyata wali kota yang dicopot itu dipanggil oleh kementerian," tandasnya..
Sebelumnya, Anies melakukan perombakan di lima wali kota administratif dan Bupati Kepulauan Seribu. Anies pun melantik lima wali kota administrasi dan Bupati Kabupaten Kepualauan Seribu.
Kelima wali kota itu ialah Bayu Meghantara, Jakarta Pusat; Rustam Effendi, Jakarta Barat; M Anwar, Jakarta Timur; Marullah Matali, Jakarta Selatan; dan, Syamsudin Lologau, Jakarta Utara. Sementara Bupati Kepulauan Seribu, Anies melantik Husein Murad.
Baca Juga: Mau Urus Jakarta, Anies Larang Wartawan Tanya soal Pilpres 2019
