Infografis
Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerangkan bahwa birokrasi harus menyesuaikan kondisi obyektif bangsa. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Jangan bertele-tele, jangan bikin susah (masyarakat)," kata Moeldoko.
Moeldoko mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendirikan MPP. Ia berharap hal ini dapat terealisasi di daerah lainnya.
Sementara Wali Kota Tomohon Jimmy F. Eman menerangkan, pihaknya telah mendirikan MPP sejak tahun 2017. Masyarakat di sana disebut sangat senang dengan kehadiran MPP.
Baca Juga: Moeldoko: Presiden Selalu Ingatkan Birokrasi Harus Berubah
"Berjalan baik sejak diresmikan bapak menteri. Kami mulai dari 2017," kata Jimmy.
Senada dengan Jimmy, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menerangkan pihaknya mendapat apresiasi dari masyarakat atas inisasi pendirian MPP ini. Kendati demikian, Pemkot Batam akan terus memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di MPP agar layanan kepada masyarakat semakin baik.
"Sekarang hampir semua pelayanan perizinan di Batam dilakukan di MPP. Alhamdulillah respon masyarakat cukup baik," kata Amsakar.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menerangkan, kehadiran MPP sangat memudahkan kalangan pengusaha untuk membuat perizinan. Inisiasi yang digagas Menpan-RB Asman Abnur ini juga disebut berpihak kepada pengusaha di samping masyarakat pada umumnya.
"Karena menterinya berasal dari dunia usaha jadi mengerti betul keinginan dunia usaha. Sebab saat ini semuanya harus cepat di era digitalisasi," kataAnggawira.
Baca Juga: Reformasi Birokrasi DPR Dinilai Sudah Berjalan dengan Baik
Dan terakhir, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji menerangkan, kehadiran MPP di daerah-daerah justru semakin menyenangkan masyarakat. Ia pun menceritakan kegembiraan itu ketika mengunjungi MPP di Surabaya.
