Infografis
Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh tanah di Indonesia bersertifikat dan terdaftar pada 2025 mendatang.
Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil mengatakan, pihaknya terus menambah angka jumlah penerima sertifikat tanah di Indonesia setiap tahunnya.
"Ini program Presiden Jokowi untuk mencegah timbulnya konflik, khususnya tanah dan agraria," kata Sofyan saat penyerahan 6.000 sertifikat di Plaza Benteng Kuto Besak, (BKB) Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/7/2018).
Menurut dia, hingga saat ini masih banyak masyarakat, tidak hanya di Sumsel, belum mengantongi surat surat resmi atas kepemilikan tanah mereka.
Baca Juga: Sudah Bertemu Jokowi, Sandiaga Ingin Sekali Bertemu Ahok
"Memang masih banyak, tapi untuk kepengurusannya tidak sulit seperti dulu. Bukti hari ini, 6.000 sertifikat di seluruh Sumsel akan dibagikan Bapak Presiden," ujarnya di depan ribuan masyarakat Sumsel.
BPN mencatat, hingga pertengahan Juli 2018, jumlah penerima sertifikat tanah di Sumsel mencapai 175.000 lembar. Sedangkan untuk 2019, ditarget meningkat menjadi 250.000 hingga 300.000 lembar.
Sedangkan untuk skala nasional, sepanjang 2017 lalu, ada lima juta lembar sertifikat tanah telah dikeluarkan. Sementara di 2019 ditarget meningkat sembilan juta lembar sertifikat tanah.
"Puncaknya, pada 2025, seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dan bersertifikat tanah. Kita optimistis bisa tercapai," kata dia.
Sofyan menilai, keberadaan sertifikat tanah ini mampu mencegah konflik serta timbulnya sengketa tanah. Bahkan, jika memang perlu, bisa digunakan untuk pengajuan modal bank dengan suku bunga murah.
Baca Juga: Bukan dari Tabung Gas Bocor, Ini Pemicu Ledakan Ruko Grand Wijaya
"Sebagai jaminan bagi masyarakat, semacam payung hukum bagi mereka," pungkasnya. [Andhiko Tungga Alam]
