Infografis
Ia menjelaskan, kasus itu bermula dari tertangkap tangannya anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono (SPO), Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (EWM), Arfan, dan Saipudin di Jambi dan Jakarta pada November 2017.
"Saat itu, KPK mengamankan uang Rp 400 juta dari SPO selaku anggota DPRD Provinsi Jambi terkait pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018. Uang tersebut ditujukan agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018," ungkap Basaria.
Kemudian, KPK menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka. Keempatnya telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.
"Tiga dari empat tersangka saat ini mengajukan banding, demikian juga Jaksa KPK. Sedangkan, putusan SPO telah tetap, setelah masa pikir-pikir berakhir kemarin dan yang bersangkutan tidak mengajukan banding," ujarnya.
Baca Juga: Tidak Disangka, 5 Film Hollywood Ini Menjadi Kenyataan!
Terhadap ZZ, sebelumnya KPK juga telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.
"ZZ baik secara bersama-sama dengan ARN selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016 2021," kata dia.
Selama proses penyidikan untuk dugaan gratifikasi tersebut, penyidik telah menemukan bukti bahwa Zumi Zola diduga menerima total Rp 49 Miliar selama periode 2016-2017.
Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang direvisi dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara itu hingga kekinian masih dalam penyidikan KPK.
Baca Juga: Canon dan Datascrip Manjakan Fotografer di Ajang Asian Games 2018
