Infografis
Berdasarkan indikasi tersebut, BPK menilai Jakarta berpotensi merugi sampai Rp 66,28 miliar. Adapun ketidakpatuhan tersebut terjadi pada kegiatan tiga kegiatan, antara lain adalah pembebasan tanah untuk pembangunan Embung Kebagusan.
Dua kegiatan selanjutnya ialah pengadaan perlengkapan mobil penanggulangan kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, dan pengadaan perlengkapan petugas penanggulangan kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur.
Fraksi PPP juga mencatat temuan dalam LHP BPK, yakni kekurangan jumlah dan volume penerimaan yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 2,27 miliar.
Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta Ruslan Amsyari juga menyoroti LHP BPK perihal masih ditemukan potensi kerugian negara.
Baca Juga: Apa Kabar Janji Anies Melepas Saham Bir Delta?
"Berdasarkan LHP BPK periode 2014 hingga 2017 ditemukan sebanyak 822 kasus senilai Rp 849,2 miliar. Dari nilai tersebut, yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran kas daerah sebesar Rp 484,5 miliar," ucap Ruslan.
Karenanya, kata Ruslan, masih ada sisa potensi kerugian daerah sebesar Rp 364,7 miliar.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian masih diikuti dengan pengungkapan 67 temuan.
Temuan tersebut, kata Bestari, terdiri dari kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 49 temuan, kemudian ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 18 temuan.
"Seperti yang disampaikan BPKP pada 18 Mei 2018, yang di antaranya terkait pembangunan gedung rumah sakit dan puskesmas, pengelolaan dana BOS dan BOP, serta pemenuhan kewajiban fasilitas sosial dan umum dengan pemanfaatan sistem informasi. Kemudian pengadaan perlengkapan untuk penanggulangan kebakaran di tingkat suku dinas, serta kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan terkait dinas sumber daya air yang tidak sesuai ketentuan," tandasnya.
Baca Juga: Zodiak Ini Sering Terjebak Hubungan Friendzone dengan Sahabat
