Infografis
Suara.com - Rencana pelepasan kepemilikan saham 26,25 di perusahaan bir PT Delta Djakarta, menjadi sorotan DPRD Pemerintah Provinsi Jakarta. Menurut Anies, pelepasan akan dilakukan secepatnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan itu di dalam rapat paripurna atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.
Terkait saran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, akan menjadi perhatian Pemprov DKI untuk terus mendorong peningkatan kinerja BUMD yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.
"Sedangkan mengenai pengalihan saham daerah PT Delta akan menjadi perhatian untuk dilakukan kajian secara mendalam," ujar Anies dalam sambutan.
Baca Juga: Belum Berkoalisi, Demokrat Jajaki Anies - AHY ke Pilpres 2019
Tak hanya itu, Anies mengaku banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ia pun menyampaikan terima kasih atas saran dari DPRD Provinsi Jakarta.
"Kita memang banyak PR yang harus kita selesaikan. Jadi masukan-masukan dari dewan baik mulai diapresiasi sampai dengan saran-saran perbaikan nanti akan kita tindak lanjuti," kata dia.
Anies menuturkan Pemprov akan segera menindaklanjuti saran DPRD tersebut. Kata Anies, nantinya pelepasan saham PT Delta Djakarta harus dilakukan dengan seksama.
"Dukungan dari dewan terkait dengan beberapa langkah trobosan kita, kita apresiasi. Termasuk tadi ada insterupsi (soal) PT. Delta Djakarta, itu nanti insyaAllah kita akan eksekusi, seperti proklamasi lah seperti cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ucap Anies.
Anies tak ingin pelepasan kepemilikan saham berdampak pada kerugian di Pemprov. Karena itu, ia ingin proses pelepasan saham berjalan dengan baik.
Baca Juga: Anies Didorong Jadi Capres, Nasdem DKI: Pak Gubernur Masih Muda
"Agar jangan sampai dalam proses pelepasan saham ini ada langkah-langkah legal yang punya implikasi bisnis tak menguntungkan bagi Pemprov DKI. Kita ingin proses legal berjalan baik, kalau udah baik sisanya aman," tutur Anies.
