Infografis
Suara.com - Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah telah membicarakan bagi-bagi kekuasaan dengan partai koalisi pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Dia mengatakan tradisi tersebut tidak ada dalam diri PKS.
"Saya tegaskan, tidak betul PKS sudah berbicara soal pembagian kekuasaan, nah ini tradisi apa, koalisi saja belum jelas. Masa sudah berbicara kekuasaan," kata Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018).
Sebelumnya, soal adanya pembagian struktur kabinet tahun 2019 tersebut sudah disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Sandiaga Uno. Namun, Sandi mnegaku pembicaraan tersebut masih dalam tahap awal.
Meski membantah soal bagi-bagi kekuasaan tersebut, tetapi PKS mengaku soal wacana jatah calon wakil presiden diganti oleh kursi menteri sudah dibicarakan.
Baca Juga: Rizal Ramli : PT 20 Persen Haruskan Capres Jualan Sapi ke Parpol
"Itu semua menjadi bagian dari pembicaraan, tentu akan ada hitung-hitungan. Tapi hari ini kita belum berbicara tentang hitung-hitungan tentang pembagian kekuasaan itu, kita sedang mencari mana yang terbaik untuk Bangsa ini," katanya.
Sohibul mengatakan, fokus utama dari PKS dan partai koalisi saat ini adalah untuk meyukseskan rencana menggantikan Joko Widodo dari kursi presiden pada pilpres mendatang. Sebab, mereka menilai Jokowi belum terlalu berhasil dalam memimpin Indonesia.
"Dalam hal ini, karena kita bertekad ingin mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari Pak Jokowi, misalnya Jokowi sekarng nilainya 7 kami ingin 8," tutup Sohibul.
Terkait hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sudah menyinggungnya. Mardani membenarkam posisi cawapres akan diganti dengan tiga kursi menteri yang strategis. Dengan begitu, mitra partai koalisi yang tidak mendapatkan kursi cawapres tidak kecewa dan menerimanya, karena akan mendapatkan tiga kursi menteri.
Baca Juga: Anies Didorong Jadi Capres, Nasdem DKI: Pak Gubernur Masih Muda
