Suara.com - Kepala Badan Pengembangan SDM Lolly Martina Martie menyampaikan pada tahun ini pemerintah menargetkan sebanyak 1.200 orang Pejabat Fungsional tersertifikasi.
Lolly menjelaskan kinerja jabatan fungsional selain dipengaruhi faktor penempatan dan penugasan yang tepat, juga dipengaruhi faktor kompetensi Pejabat Fungsional itu sendiri, yang saat ini dirasakan masih banyak Jafung memerlukan peningkatan kompetensi.
“BPSDM telah menyelenggarakan pelatihan yang bersertifikasi profesi untuk meningkatkan keahlian para pejabat fungsional,” ujar Lolly dalam paparan pada kegiatan Temu Ilmiah Tahunan I Jabatan Fungsional Bidang PUPR bertema 'Akselerasi Pejabat Fungsional sebagai Motor Penggerak Pembangunan Infrastruktur PUPR' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018).
Ia mengatakan penempatan yang tepat dan peningkatan kompetensi sebagai upaya peningkatan dan optimalisasi kinerja Jafung, pelaksanaannya memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh Unit Organisasi terkait. Selain itu juga didukung Big Data Jafung sebagai baseline dalam pengembangan Jafung. Dan Hal lain yang diperlukan tentunya adalah regulasi yang up to date.
Baca Juga: Peran Penting Jafung Dalam Pengembangan Infrastruktur PUPR
Ia menyampaikan jika peraturan yang ada saat ini dirasakan sudah tidak sesuai atau diperlukan pembaharuan, untuk itu Badan Pengembangan SDM dalam tahun ini berupaya melakukan percepatan finasilasi konsep Permen terkait pengelolaan Jafung bidang PUPR.
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta diperjelas lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan fungsional menjadi jabatan yang semakin strategis. Pola karir zig zag terbuka bagi para pejabat fungsional.
Lebih jauh, ia mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, Kemen PUPR berharap dapat terwujud koordinasi yang lebih solid dengan Unit Organisasi terkait dalam mengakselerasi Jafung sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur.
“Beberapa sasaran yang akan dicapai ialah terwujudnya Knowledge Sharing Forum. Big Data System(melalui launching SiMentor). Mendapatkan komitmen para Pejabat Fungsional sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Baca Juga: Kementerian PUPR Pelajari Pembangunan Berkonsep TOD